DiponCyber, Ende – Rencana pemotongan Alokasi Dana Desa sebesar 25,5 juta rupiah untuk biaya penanggulangan Covid -19 di Kabupaten Ende mendapat penolakan dari 9 kepala desa yang bergabung dalam Forum Kepala Desa se Kecamatan Maurole. Mereka menolak jika Dana ADD dipotong sebesar 25,5 juta perdesa untuk penanganan Covid-19, bisa melumpuhkan kegiatan operasional desa.

Rabu, 10 Juli 2020 , 9 kepala Desa yang bergabung dalam forum kepala desa sekecamatan Maurole mendatangi kantor Bupati Ende, untuk secara langsung menanyakan kebenaran informasi rencana pemotongan ADD tahun 2020. Meniurut Yulius Mangu, Kepala Desa Aewora mewakili Forum Kepala Desa Kecamatan Maurole, menuturkan kehadiran mereka di kantor Bupati Ende untuk secara langsung mendengar kebenaran Informasi Pemotongan ADD tahun 2020 sebesar 25,5 juta untuk penanganan Covid-19. “Hasil pertemuan kami 9 Kepala desa sekecamatan Maurole dengan Bupati Ende, saat saya tanya tentang pemotongan ADD, Bupati menjelaskan Pemotongan itu Terjadi pada Tahun anggaran 2021 bukan 2020.” tandas Yulius

Para kepala desa dari kecamatan Maurole menolak rencana pemotongan ADD untuk penangan Covid-19 karena ADD jika dipotong sebesar 25,5 juta rupiah bisa berdampak pada tidak berjalannya pemerintah desa, karena dana itu digunakan untuk operasional desa. 9 Kepala Desa yang hadir dalam pertemuan dengan Bupati Ende antara lain, Kepala Desa Aewora, Ngalukoja, Mausambi, Uludala, Nira Nusa, Watukamba, Ranakolo, Otogedu dan Kepala Desa Keliwumbu.

Selain persoalan rencana oemotongan ADD, para kepala desa juga meminta perhatian Bupati Ende agar pergantian admin di BPMPD sebaiknya tidak dilakuakn pada tahun anggaran yang sedang berjalan karena dapat menghambat kegiatan di desa, dan terhadap admin yang baru para kepala desa meminta untuk mempercepat pemostingan data dari desa. (tek)

Tinggalkan Balasan