DiponCyber, Ende – DPRD Ende dalam Rapat Dengar Pendapat pagi hingga sore tadi, 19 juni 2020 merekomendasikan untuk melaporkan Mantan Admin Siskeudes, di dinas PMD kabupaten Ende untuk diproses hukum karena diduga menggelapkan dokumen Negara. Tindakan tersebut menggangu roda pemerintahan desa dan bertepatan dengan upaya pemerintah menangani dampak Covid-19 berupa bantuan langsung tunai atau BLT desa yang tidak dapat dicairkan akibat ulah oknum tersebut.

Demikian juga Anggota DPRD Ende lainnya berharap pemerintah segera mengambil langkah hukum. Megy Siga Sare misalnya meminta pemerintah segera memproses hukum mantan admin siskeudes tersebut karena diduga kuat melakukan kejahatan luar biasa dengan menggelapkan dokumen negara. “Soal admin ini diduga telah melakukan kejahatan luar biasa, karena menggelapkan dokumen negara, pemerintah segera proses hukum, dia seperti Tuhan saja, orang desa pada takut dengan dia,” ungkap Megy.

Terkait dengan Persoalan admin, kadis PMD, Albert Yani menjelaskan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan Fahmi dan sudah dicari jalan keluarnyqa dengan cara manual, sehingga desa-desa bisa melakukan cara manual khusus untuk pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa.” Mulai minggu depan desa bisa segera mencairkan BLT” ungkap Yani (tek)

Tinggalkan Balasan