DiponCyberEnde, Menindaklanjuti sanggahan Direksi PT Novita Karya Taga, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengeluarkan surat dengan perihal “jawaban sanggahan”, Nomor surat: PB. 02. 01. Pokja 12-2021 – kB 28/2964 terkait hasil evaluasi paket pembangunan jalan Nangaroro – Maunori – Raja oleh PT. Novita Karya Taga. Sanggahan yang disampaikan melalui LPSE pada tanggal 14 Desember 2020 maka bersama ini kami Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 12-2021 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur sampaikan jawaban. Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK ) propinsi NTT, Paul Tanggela yang berhasil dikonfirmasi media ini melaui sambungan selulernya pada (Rabu, 23/12/2020) menegaskan jawaban Pokja atas sanggahan dari PT. Novita Karya Taga sebenarnya Pokja sudah mengakui kesalahannya dalam menerapkan kriteria evaluasi. Menurut Paul Tanggela, isi dokumen tersebut sudah ada di bab VI sehingga apa yang dilakukan pokja tersebut sangat fatal dan sama sekali tidak dibenarkan. “Dari awal saya mengikuti proses pelalangan ini, seluruh dokumennya juga sudah saya baca, mestinya Pokja menggunakan  poin 1, namun mereka sengaja menggunakan evaluasi untuk menggugurkan sebagian rekanan dengan menggunakan  poin 2  dimana  anggarannya di atas  50 miliar yang  mensyaratkan untuk menominasikan atau mencantumkan nama perusahaan  baik spesialis maupun di pengusaha kecil yang akan di sub kontrakan “, tandasnya.

Tambahnya, untuk paket pekerjaan  pembangunan jalan ruas Nangaroro –Maunori-Raja  yang menalan nilai 32 miliar lebih, anggota kelompok kerja (Pokja) telah mengakui kesalahan saat evaluasi, sehingga tidak ada alasan bagi mereka (pokja) melakukan tender ulang ini paket pekerjaan.  Lelang ulang bisa dilakukan apabila sanggahan dari salah satu peserta lelang (PT. Novita Karya Taga, red-) tidak diterima, yang kedua,  tidak ada pemasukan penawaran atau semua penawaran tidak memenuhi syarat. Kemudian, ketika melakukan evaluasi, Pokja menemukan  tidak ada satu rekanan pun yang dinyatakan menang. “Dalam konteks ini, Pokja tinggal menetapkan salah satu pemenang dengan melihat nilai penawarannya, kelengkapan dokumen sesuai yang di isyaratkan, tidak ada ruang untuk melakukan lelang ulang, Pokja hanya memiliki kewenangan untuk menetapkan pemenang berdasarkan urutan yang sudah ada !” paparnya.

Ketua LPJK, Paul Tanggela tetap menyoroti kinerja Pokja yang terkesan melakukan ada main mata dengan rekanan tertentu, apabila tetap ngotot melakukan tender ulang. “Bisa kita buktikan jika Pokja tetap ngotot untuk melakukan tender ulang yang seyogianya tidak memiliki dasar hukum tetapi melanggar hukum “, tuturnya. (AS)

Tinggalkan Balasan