DiponCyberNagekeo, Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT, yang berlangsung di Aula Kantor KPUD Nagekeo, Rabu 05/02/2021. Rapat yang di pimpin langsung oleh Ketua Komisioner KPUD Quirinus Eleuterus, juga di hadiri 4 Anggota Komisioner KPUD Nagekeo.

Pada rapat tersebut Yohanes Baptista Lagho Anggota Komisioner KPUD Nagekeo, menilai ada potensi untuk pemekaran Daerah Pemilihan (Dapil) di Nagekeo berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Tahun 2020. Data Pemilih Berkelanjutan KPUD Nagekeo bersinergi dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  (Disdukcapil) Nagekeo. Hadir pula para pimpinan Partai tingkat Kabupaten Nagekeo, Sekretaris Disdukcapil Nagekeo Paulus D Sole, TNI dan Polri.

“ Nagekeo ada potensi mekar Dapil, Ditinjau dari RUU Pemilu 2020 paling rendah tiga Dapil, banyak delapan Dapil. Saat ini aturan tersebut masih RUU, bila disahkan kami dapat menerapkanya “, ujar Baptista dalam rapat pleno

Rekapitulasi pemilih berkelanjutan Kabupaten Nagekeo dengan jumlah pemilih bulan Januari 2021 ada 105.923 pemilih. Terdiri dari laki-laki 51.443 pemilih dan perempuan 54.480 pemilih.

Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Januari 2021 disepakati oleh seluruh Komisioner KPUD Nagekeo tersebut. Terdapat peningkatan jumlah pemilih yang terbagi dalam 7 Kecamatan dengan 113 Jumlah Kel/Desa. Untuk total pemilih di bulan Desember 2020  sebanyak 105.643 pemilih dan bulan Januari jumlah pemilih meningkat yakni 105.923 total pemilih sehingga  ada penambahan 280 pemilih.

Anggota KPUD Nagekeo Mikael Angelo Mali juga mengatakan, Rekapitulasi Pemilih menjadi agenda rutin bulanan KPUD Nagekeo untuk memperbarui perkembangan jumlah pemilih di Nagekeo.

“ Setiap bulan kami melakukan rapat pleno, hal ini menjadi kerja rutin KPUD Nagekeo untuk memplenokan hasil kerja Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan ”, tutur Mikael.

RUU Pemilu Tahun 2020 terdapat 12 Bab dan 741 Pasal. Salah satu pasal yang disoroti oleh KPUD Nagekeo adalah, pasal 260 point (b), menjabarkan potensi pemekaran bagi Kabupaten/Kota yang memiliki wajib pilih 100 ribu sampai 200 ribu dengan alokasi 25 kursi.

“ Dengan adanya Draf RUU Pemilu Tahun 2020, Potensi Pemekaran di Dapil 1 dan Dapil 2 dikarenakan saat ini, alokasi kursi dapil satu ada 9 kursi dan dapil dua ada 10 kursi, saat ini Nagekeo ada 3 Dapil ” Tambah Angelo.

Berkaitan dengan hal tersebut Draf RUU Pemilu Tahun 2020 lagi di godok di DPR untuk di Undang-Undangkan. Sudah di bahas oleh Komisi II DPR RI namun belum di Paripurnakan untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Konstalasi politik untuk RUU tersebut melalui siaran pers Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menghendaki agar Fraksi NasDem DPR RI untuk mengambil sikap tidak melanjutkan revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2014. Dengan demikian Fraksi Nasdem DPR RI beserta jajaranya tidak lagi terlibat perihal tersebut. (AA).

Tinggalkan Balasan