DiponCyberMaumere, Dalam pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PMKRI Cabang Maumere St. Thomas Morus, Ketua Presidum PMKRI Cabang Maumere dalam pidatonya menyoroti terkait dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sikka. Minggu, 31/01/2021).

Menurutnya, penanganan masalah kesehatan dan kemanusiaan telah menyita banyak tenaga dan waktu serta pembangunan jadi terhambat. Pada dasarnya tidak berarti tak ada hal yang bisa kita lakukan. Lanjutnya, dirinya pertanyakan pertanggung jawaban secara transparansi terkait dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Sikka.

” Apakah dana itu mengalir sebagaimana mestinya, artinya bahwa, dana covid-19 dialirkan ke tempat yang membutuhkan, ataukah ada kebocoran yang di sengajakan? disini ada kecurigaan, kemungkinan dana Covid-19 dipindah tangankan ke hal lain “, tandas Flavianus Nong Raga Ketua Presidium PMKRI Maumere.

Ketua Presidium PMKRI Maumere menjelaskan, anggaran tahun 2020, penanganan covid-19 di Kabupaten Sikka 26 miliar dan terpakai 18 miliar itu merupakan jumlah yang sangat fantastis yang di alokasikan oleh Pemda Sikka. Dalam upaya pencegahan Covid-19, dan apa bila, di kelola dengan baik, akan sangat bermanfaat dalam upaya mempercepat pencegahan Covid-19 di Kabupaten Sikka.

Menurut Ketua Presidium PMKRI Maumere, Pengelolaan dana sebesar ini, diduga sangat berpotensi terjadinya Korupsi, yang dapat terjadi dalam hal pengadaan barang/jasa terkait penanganan Covid-19, karena kemungkinan adanya mark-up harga dalam proses pengadaan.

Beliau juga mengingatkan, proses pengadaan barang/jasa, dilakukan secara cermat karena, situasi darurat saat ini, membuat harga melonjak naik, ditambah lagi berbagai macam bantuan yang masuk kedaerah. Hal itu semua, mesti terkontrol agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian anggaran yang berujung pada penyalahgunaan dana pengamanan Covid-19.

” Kami meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, untuk bersikap secara transparansi dan akuntabel, membuka secara terperinci data pengadaan terkait Covid-19. Mulai dari penyediaan barang, jenis-jenis barang dan jumlahnya. Hingga harga yang di alokasikan, oleh Satuan Gugus Tugas Kesehatan, Sekretariat, Jaringan Pengamanan Social, Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) dan lain sebagaianya ”, terang Aris Raga.

Aris Raga juga menyatakan DPC PMKRI Maumere 2021/2022 dan seluruh anggota PMKRI Maumere akan konsisten dalam mengkawal anggaran penanganan Covid-19 agar tetap transparan, tertib, adil, tepat sasaran dan, laporan administrasi harus jelas agar, tidak merugikan keuangan Negara.

Terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Kabupaten Sikka, menurut pantauan Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Maumere Yakobus Tonce Horang, kondisi saat ini terlihat sangat tumpang tindih dan berbalik arah dengan adanya PPKM. Ia menjelaskan, data terakhir tanggal 01 – 4 Februari 2021 sumber Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Sikka. Jumlah kasus covid-19 di Kabupaten yang dipimpin oleh Roby Idong ini naik drastis menjadi 169 kasus.

Dirinyapun mengatakan, tingginya angka penularan Covid-19 di Kabupaten Sikka merupakan keteledoran Pemda Sikka dalam mengkawal protokol kesehatan Covid-19.

” aktivitas seperti pesta, kerumunan di tempat umum yang tetap diberikan kebebasan yang leluasa, dan juga lebih parahnya lagi pemerintah tidak memberikan sanksi yang serius kepada masyarakat yang melanggar atas aturan yang sudah di tetapkan “, tutur Yakobus Tonce Horang. (Wae Yohanis)

Tinggalkan Balasan