DiponCyberJakarta, Istana Negara di Jakarta pada Senin (15/02/2021), menjadi tempat berlangsungnya Rapat Pimpinan TNI dan Polri untuk tahun 2021. Dalam rapat tersebut juga membahas terkait Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perlu untuk di ingat kembali, adanya UU ITE sebagai wujud semangat, untuk menjaga, agar ruang digital Indonesia, berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika dan produktif. Perihal tujuan UU ITE dalam implementasinya, jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.
Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan meminta Kapolri, untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut, dapat berjalan secara konsisten, akuntable dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“ Negara kita negara hukum, yang harus menjalankan hukum seadil-adilnya. Melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat “, ujar Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut Kepala Negara menyampaikan pandangannya bahwa, belakangan ini banyak masyarakat saling membuat laporan, dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu payung hukumnya. Berkenan dengan hal tersebut, Presiden memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya, untuk lebih selektif dalam menyikapi dan, menerima palaporan yang menjadikan UU ITE sebagai rujukan hukum.

” Pasal-Pasal yang bisa menimbulkan multitafsir, harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-undang ITE biar jelas ”, tutur Kepala Negara.

Akan tetapi, apabila dengan adanya UU ITE belum dirasakan dapat memberikan rasa keadilan, Presiden menegaskan akan meminta kepada DPR RI untuk bersama-sama merevisi UU ITE, sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“ Kalau Undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan meminta kepada DPR, untuk bersama-sama merevisi Undang-undang ITE ini karena disinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet, yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah di interpretasikan secara sepihak ”, kata Jokowi menegaskan keberadaan UU ITE.

Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden menegaskan, komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia, agar bersih, sehat, beretika dan produktif dalam implementasi, yang sesuai dari Undang-undang tersebut. ( AA )

Tinggalkan Balasan