Oleh: Lino Seda, Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores

Diskursus tentang penentuan figur calon Wakil Bupati Ende, hingga saat ini belum menunjukan titik terang atau, finalitas kepada siapa calon Wakil Bupati Ende, yang diusulkan oleh ke-7 (tujuh) Partai Politik pengusung. Akhirnya masyarakat-pun bertanya-tanya, apakah yang menjadi penyebab usulan itu belum dilakukan? Menjawab atas pertanyaan tersebut, saya mencoba menguraikannya dari sudut pandang Hukum secara Normatif.

Prosedural Normatif

Secara normatif, pergantian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diatur didalam UU.No. 23 Thn. 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam pasal 78 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 menyatakan: ” Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena:
a). Meninggal dunia;
b). Mengundurkan diri; dan
c). Diberhentikan.
Selanjutnya, didalam pasal 89 UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan: ” apabila Wakil Kepala Daerah berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Kepala Daerah.

Atas dasar perintah pasal 89 itu, maka yang dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Kepala Daerah adalah UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Khususnya mengenai pergantian Wakil Bupati, pengaturannya diatur dalam pasal 176 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 176 ayat (1) menyatakan: ” Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan pengisiannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan, oleh DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan dari Partai Politik pengusung.
Masih berhubungan dengan pergantian Wakil Bupati, didalam pasal 176 ayat (2) menyatakan: ” Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Bupati diatur dengan Peraturan Pemerintah (pasal 176 ayat (5)).
Perturan Pemerintah (PP) yang dimaksud adalah PP No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten Dan Kota.

Pasal 23 huruf d PP tersebut menyatakan: ” DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.
Lebih lanjut, didalam Pasal 24 PP ini menyatakan: ” pemilihan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan melalui RAPAT PARIPURNA.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut, kitapun dapat mengetahui prosedural normatif dalam kaitannya dengan pengusulan calon Wakil Bupati Ende oleh partai politik atau Partai Politik pengusung khususnya dan untuk Indonesia umumnya.

Usulan Substansi Norma Hukum.

Yang dimaksud usulan substansi norma hukum, dalam tulisan ini adalah, substansi norma Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) UU.No. 10/2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dan yang diusulkan oleh penulis dalam kaitan dengan pengusulan calon Wakil Bupati untuk mengisi lowongan jabatan Wakil Bupati di Kabupaten Ende dan, seluruh Kabupaten di Indonesia apabila kasusnya sama seperti yang terjadi di Kabupaten Ende.

Berikut ini usulan penulis sebagai berikut: Pasal 176 ayat (1).
secara singkat bunyi ketentuan pasal 176 ayat (1) tersebut, substansinya adalah calon Wakil Bupati di usulkan oleh Partai Politik atau, gabungan Partai Politik pengusung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Substansi Pasal 176 ayat (1) tersebut, menurut hemat saya, para pembentuk UU belum mengkaji dan memperhitungkan jumlah gabungan Partai Politik pengusung, yang berkembang bisa lebih dari 2 Partai Politik untuk mengusung Calon Wakil Bupati disetiap Pemilukada.
Faktanya terjadi di kabupaten Ende, jumlah gabungan Partai Politik pengusung adalah 7 (tujuh) Partai Politik. Hal ini menimbulkan persoalan baru, jika kita merujuk pada substansi pasal tersebut. Karena harus ada kesepakatan bersama dari ke- 7 (tujuh) Partai Poltik pengusung untuk menentukan 2 (dua) Orang calon Wakil Bupati yang diusulkan. Kalaupun ada kesepakatan, 5 (lima) Partai Politik harus mengalah. Apakah hal demikian bisa terjadi???

Usul saya, semestinya dalam pasal tersebut menambahkan frasa ” Yang diusung saat Pemilukada sebelumnya “. Sehingga bunyi ketentuan Pasal 176 ayat (1) menjadi: Calon Wakil Bupati di usulkan oleh Partai Politik atau, gabungan Partai Politik pengusung yang diusung saat Pemilukada sebelumnya. Dengan demikian dapat ditafsirkan Partai Politik, yang memiliki hak mengusulkan kembali calon Wakil Bupati, hanya ada pada PARTAI GOLKAR & PDIP. Jika tidak di tambahkan frasa ” Diusung saat Pemilukada sebelumnya “, maka ke 7 ( tujuh) Partai Poltik Pengusung memiliki hak mengusulkan calon Wakil Bupatinya (PDIP, GOLKAR, PKB, DEMOKRAT, NasDem, PKS, PKPI).

Pasal 176 ayat (2)

Sama halnya jika kita cermati bunyi ketentuan pasal 176 ayat (2), membatasi hanya (2) dua calon Wakil Bupati, yang boleh diusulkan oleh gabungan Partai Politik pengusung. Hal ini, menimbulkan ketidaksesuaian norma yakni, antara amanat pasal 176 ayat (2) dengan amanat pasal 176 ayat (1). Di satu sisi, membuka ruang kepada semua Partai Politik pengusung, dan juga tidak menyebutkan kepada Partai Politik pengusung mana, yang boleh mengusulkan calon Wakil Bupati, di sisi lain membantasi usulan itu hanya 2 (dua) calon Wakil Bupati saja yang boleh diusulkan.

Terhadap persolan ini, usul saya adalah, semestinya tidak perlu membatasi hanya 2 (dua) calon Wakil Bupati saja. Berikan hak mengusul itu kepada semua gabungan Partai Politik pengusung, untuk mengusulkan calon Wakil Bupatinya masing-masing. Karena ruang untuk memilih itu, ada pada saat rapat Paripurna DPRD.

Usulan konkrit untuk mengatasi persoalan ini adalah, menghapus kata 2 (dua) orang dan diganti dengan frasa ” sesuai jumlah Partai Partai Politik Pengusung “, sehingga bunyi ketentuan Pasal 176 ayat (2) menjadi: ” Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, mengusulkan sesuai jumlah Partai Politik Pengusung, kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dipilih oleh Dewan Perakilan Rakyat Daerah, dalam rapat Paripurna “.

Ketidakpastian dan kontra norma, seringkali menimbulkan persoalan hukum baru di dalam praktek. Sebagai Negara hukum, tentunya tindakan kita harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menjawabi problematika hukum ini, dalam tulisan ini adapun tawaran solusinya adalah:

  1. Pasal 176 ayat (1) harus di tambah dengan frasa ” yang diusung saat Pemilukada sebelumnya “.
  2. Pasal 176 ayat (2), harus dihapus syarat maksimal ” 2 (dua ) orang calon Wakil Bupati ” dan, di ganti dengan frasa ” sesuai dengan jumlah Partai Politik pengusung “.
  3. Untuk menghapus dan menambah frasa dalam pasal- pasal tersebut, dapat diajukan permohonan kepada DPR RI ( Legislatif Review) atau Mahkamah Konstitusi (Yudisial Review), terhadap Pasal dalam UU tersebut.

Tinggalkan Balasan