Oleh: Antonius Yano Dede Keytimu, Wakil Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Maumere

Janji politik yang dipakai Bersama

Politik dan janji adalah dua hal yang saling berkaitan erat, tak terpisahkan. Bahkan janji harus dipahami sebagai bagian yang melekat dalam sebuah rangkaian dari proses politik yang demokratis. Dalam perspektif demokrasi, politik tanpa janji tak patut di sebut sebagai politik. Karena politik memang tidak pernah bebas dan “steril” dari janji.

Namun, semanis apapun sebuah janji politik, tentu tidak pula lepas dari kepentingan orang yang mengucapkan janji tersebut: Entah calon presiden, calon gubernur, calon bupati/wali kota maupun para CALEG yang akhir-akhir ini mulai masuk ke pelosok-pelosok kampung untuk memperkenalkan diri sembari memberikan janji.

Dengan demikian, sudah pasti tentu bahasa politik yang disampaikan lewat rangkaian janji yang diucapkan tentu berkorelasi dengan konten dan konteks kepentingan yang dapat menarik simpati para pemilih.

Maka, tidak usah heran jika dalam momentum pemilihan umum : Entah legislatif ataupun eksekutif, janji-janji politik itu akan tampak megah, bahkan mewah pada saat kampanye berlangsung.

Janji, secara hirarkis sebetulnya memiliki derajat yang lebih rendah dari pada kontrak politik. Namun setidak-tidaknya janji dapat dibaca dan dimaknai sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kontrak politik atau kontrak moral politik itu sendiri, sehingga sang penjanji akan merasa bersalah sendiri, jika janjinya tak direalisasikannya, tanpa harus ditagih lebih dulu oleh pihak yang dijanjikan. Ini bisa disebut sebagai kebaikan moral ala Hegelian.

Pernyataan ini mendapat legitimasi pembenaran, jika kita membacanya dari perspektif filsafat Lockian: Pada dasarnya manusia itu baik, sehingga semua orang harus dilihat sebagai subyek yang baik, berpikir dan berperilaku positif.

Dalam konteks ini sejatinya janji politik tak perlu lagi ditagih, karena janji politik dipandang sebagai jembatan kebaikan yang menghubungkan antara sang pejanji dengan pihak yang dijanjikan. Akan tetapi, janji politik tidak saja mengandung sebuah “pembenaran” atas kepentingan subyektif sang pejanji, juga politik harus pula dibaca sebagai rangkaian aktivitas atau kegiatan dalam mengelola aneka kepentingan dan kekuasaan.

Berbicara mengenai kekuasaan, berarti kita juga harus memahami sebuah rumusan yang mengatakan, bahwa kekuasaan sejatinya mengandung kecendrungan alamiah dalam memelesetkan para pemegangnya: “ Power tendsto corrupt, and absolute power corrupt absolutely ”, kata Lord Acton.

Bahkan tak berlebihan pula kalau Montesquieu dalam Le Esprit Des Lois diterjemahkan sebagai The Spirit of Law mengklasifikasikan orang yang memegang kekuasaan ke dalam tiga kecenderungan alamiah adalah sebagai berikut: Pertama, kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, kecenderungan untuk memperbesar kekuasaan. Ketiga, kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan. Inilah watak dasar kekuasaan.

Dengan demikian, janji memang merupakan rangkaian tak terpisahkan dalam proses politik, namun ternyata tidak semua janji politik berkualitas dan bernilai demokrasi. Sebuah janji politik bernilai demokratis, apabila menunjukkan peran serta rakyat untuk mengawasi dan mengontrolnya.

Teori Kebenaran

 Dalam dunia filsafat paling tidak dikenal ada tiga istilah teori kebenaran. Pertama, karena pernyataan atau janji yang diucapkan sesuai dengan kenyataan yang di dalam teori kebenaran dalam dunia filsafat dinamai kebenaran korespondensi  yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar bilamana arti pernyataan seseorang atau kelompok, sesuai dengan kenyataannya.

Artinya, adanya keselarasan antara pernyataan yang diucapkan atau yang dijanjikan dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam dunia politik, teori ini memegang peranan penting untuk melihat seberapa jauh kebenaran para elite politik terhadap janji yang di ucapkannya selama kampanye berlangsung.

Panggung politik, para calon biasanya menyinggung problematika-problematika yang kental dengan masyarakat sekitar. Yang menjadi target mereka, tentu bagaimana agar masyarakat bisa menaruh simpati padanya : Inilah bahasa politik.  

Kedua, teori konsistensi. Teori ini adalah teori kaum idealisme yang identik dengan Plato dan Ariestoteles. Teori kaum idealisme ini menyatakan bahwa kebenaran dapat diukur dengan melihat konsistensi hubungan antara pernyataan yang baru dan pernyataan lainnya yang kebenarannya telah kita ketahui dan telah diakui bersama.

Ada juga yang menyatakan kebenaran dianggap benar bila pernyataan yang diucapkan saat ini konsisten dengan pernyataan sebelumnya.  

Dalam hal ini, kita dapat mengukur bagaimana konsistensi para politisi dengan janji-janji politiknya. Sudah konsistenkah ucapan yang diutarakan saat ini dengan apa yang sudah diucapkan sebelumnya?

Sudah menjadi tradisi, terkadang para calon tak terkecuali pasangan terpilih baik presiden, gubernur, bupati/walikota abai dengan apa yang telah ia dengungkan sebelumnya.

Dalam konteks inilah orang kerap memandang, bahwa janji yang di ucapkan para politisi tak lebih  adalah ucapan sesaat yang kebenarannya besifat relatife,  karena memang tidak berdasarkan pada niat tulus yang hanya menggelorakan retorika dan demagogi politik, tapi miskin substansi dan edukasi.  

Ketiga, teori pragmatisme. Teori ini dikembangkan oleh William James. Teori ini menyatakan bahwa suatu ucapan, hukum atau sebuah teori semata-mata bergantung pada asas manfaat : Sesuatu dianggap benar bila mendatangkan keuntungan. Teori ini jamak kita jumpai dalam konstelasi perpolitikan kontemporer Indonesia di segala level tingkatan.

Betapa tidak, rakyat pemilih di butuhkan sesaat kala musim kampanye tiba. Setelah kampanye usai dan telah mendapatkan kekuasaan politik dan kepemilikan ekonomi yang menjadi sasaran utamanya, rakyatpun tak dipedulikan.

Tak pelak lagi, aneka janji politik yang sejatinya sebagai etika sosial dan bagian dari peradaban yang terkait dengan niat serta komitmen untuk melakukan sesuatu (mensejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan) atau tidak melakukan sesuatu yang menyimpang, hanya di jadikan strategi-siasat guna memperoleh dukungan suara dari rakyat.

Pengalaman 15 tahun lebih reformasi, baik kampanye PILEG, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah membuktikan hal itu.  

Oleh karenanya, agar kita tidak terus-terusan hanyut dalam gelombang hiperbola janji manis para politisi, maka menyangkut terpilihnya Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk periode 2018-2023 kita sebagai rakyat pemilih dituntut untuk dapat mengimplementasikan syarat utama demokrasi : Perluasan partisipasi rakyat dan pengawasan terhadap kekuasaan, karena kekuasaan itu cenderung menyeleweng.

Sedangkan dalam konteks Pemilu Legislatif yang telah di mulai pelaksanaan kampanyenya dan Pemilihan Presiden,, maka, sebagai rakyat pemilih kita di tuntut untuk ekstra hati-hati dalam memilih dengan menelusuri rekam jejak para CALEG maupun para CAPRES untuk mengetahui sejauhmana integritas, kompetensi dan, rasa empati mereka terhadap nasib jutaan rakyat. Dalam memasuki tahun politik, rakyat pemilih memang dilarang untuk serta-merta percaya dengan omongan para politisi.

Ini semua, dilakukan agar pelaksanaan pesta demokrasi baik dalam konteks PEMILUKADA, PILEG maupun PILPRES yang dirayakan untuk menyongsong kemenangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi, tidak terpeleset menjadi festival tanpa makna: Sekadar rute bagi para politisi untuk mendapatkan legitimasi rakyat.

Tinggalkan Balasan