DiponCyberMaumere, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sikka menyebutkan, kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Sikka pada tanggal 23 Februari 2021 telah melanggar protokol kesehatan. Indikasi ini muncul ketika menyambut kedatangan Jokowi Widodo, pada saat membagikan bingkisan kepada warga, sehingga menimbulkan kerumunan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan.

HMI Sikka menyesalkan timbulnya kerumunan ditengah Pandemi Covid-19 pada saat kedatangan Presiden RI di Kabupaten Sikka. Pihak-pihak terkait dalam hal ini, protokol Presiden dan Satgas Covid-19 Kabupaten Sikka Seharusnya mengambil langkah-langkah preventif, sebelum kedatangan presiden untuk mencegah, terjadinya kerumunan karena ini komitmen ikhtiar kolektif sejak awal.

Melihat kondisi lapangan, masyarakat Sikka begitu ramai dan mengabaikan protokol Kesehatan yakni menjaga jarak bahkan tidak memakai masker. 

Mengutip pernyataan Presiden pada saat acara penyaluran dana bergulir, untuk Koperasi di Istana Negara, Kamis (23/07/2020). bahwasanya Presiden meminta para pemangku kepentingan waspada terhadap potensi Pandemi Covid-19 gelombang kedua. Jadi strategi awal kita sampaikan, rem dan gas itu betul-betul diatur betul. ” Jangan sampai kendor dan juga memunculkan risiko, munculnya gelombang yang kedua. Ini yang bisa membuat kita set back mundur lagi, karena itu langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan tegas, lakukan Tindakan sedini mungkin “, ujarnya.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI Azis Umar mengatakan, Mengingat bahwa pandemi belum usai kekhawatir kita nantinya, akan timbul clauster baru di Kabupaten Sikka. Akibat dari kerumunan tersebut, dengan begitu penegasan untuk pihak satgas agar betul-betul menjalankan tanggung jawabnya agar dapat mencegah resiko penularan covid -19.

Sejumlah warga net yang melihat kejadian itu pun memberikan ragam komentarnya, tak sedikit mereka kecewa dengan sang Presiden yang memicu kerumunan dan membiarkan warganya mengabaikan prokes bahkan tidak memberikan sanksi sedikitpun.

HMI Sikka berharap kepada pihak-pihak terkait lebih tegas dalam menjalankan Protokol Kesehatan agar kiranya kita benar-benar melihat kepastian hukum yang berlaku.

” Ini menjadi bahan evaluasi bagi stakeholder, agar lebih tanggap terhadap pencegahan covid -19. Dan memberikan penegasan jika ada yang melanggar protokoler kesehatan patut diberi sanksi, dan para pemangku kebijakan diminta untuk seimbang dalam menjalankan aturan yang berlaku “, tutur Abdul Azis Umar. ( WY )

Tinggalkan Balasan