Oleh: Lino Seda, Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores

Hukum dan Politik mempunyai hubungan timbal-balik. Hukum, jika berada “diatas” politik, maka hukum positif mencakup semua standar dimana antara lain kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses konstitusional. Yang dimaksud proses konstitusional adalah, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan konstitusi (UUD”45).
Sebaliknya, jika hukum berada “dibawah” politik, maka hukum positif tidak mencakup semua standar dimana antara lain kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses yang inkonstitusional.

Melalui uraian singkat diatas, kita memperoleh gambaran tentang hubungan timbal-balik, antara hukum dan politik dalam konteks kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses konstitusional maupun inkonstitusional. Asumsinya, dalam konteks konstitusional, mutlak hukumnya bahwa “hukum determinan atas politik” dalam arti bahwa hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Sebaliknya, jika inkonstitusional, tidak dapat di katakan bahwa “hukum determinan atas politik” karena bukan menjadikan arah dalam mengendalikan semua kegiatan politik.

Dalam tulisan ini saya menelaahnya secara filosofis mengenai kedudukan “hukum determinan atas politik’. Atau variabel yang mempengaruhi politik.

Untuk menguraikan pokok pikiran dalam tulisan ini, konsep pikiran utamanya adalah berlandaskan pada hukum kodrat sebagai “hukum das sollen (seharusnya, cita-cita)”, yang mana berpegang teguh sebagai pedoman dalam segala tingkat hubungan anggota masyarakat termasuk dalam kegiatan politik. Disini politik bukanlah variabel bebas tetapi merupakan variabel terpengaruh.
Contoh, misalnya, salah satu kegiatan politik yaitu pembentukan produk hukum positif (UU, PP). Saat pembentukannya harus dicek dan dipertanggungjawabkan, apakah isinya tidak bertentangan dengan “norma moral” (patokan, ukuran, dan pegangan untuk mengarahkan kelakuan setiap manusia dalam bertindak) yang mendasarinya ataukah bertentangan ?
Apabila bertentangan, maka bukan sebagai hukum, karena dalam pembentukannya tidak berpedoman pada hukum kodrat sebagai “hukum das sollen”. Produk hukum seperti ini merupakan produk hukum yang dipengaruhi oleh politik. Seharusnya hukum sebagai faktor/variabel yang menentukan (determinan) atas politik.

Produk hukum yang dipengaruhi oleh politik, dalam realitasnya banyak kita jumpai. Produk hukum seperti ini adalah hukum-hukum publik berkarakter ortodoks atau konservatif dan elitis.
Menurut Mahfud MD, karakter hukum ortodoks ini ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: Pertama, proses pembuatannya sangat “sentralistik” atau dominasi negara menekan partisipasi masyarakat. Kedua, sifat materinya yang “positivis-instrumentalistik” atau lebih mencerminkan dan membenarkan kehendak-kehendak negara. Ketiga, sifat muatannya “interpretatif” atau membuka peluang luas bagi pemerintah untuk membuat interpretatif secara sepihak.

Hemat saya, Ke-3 (tiga) karakter hukum ortodoks diatas, dipandang sebagai penyebab dalam melahirkan karakter hukum yang buruk dan bukan hukum. Karakter hukum yang buruk ini, sebagai akibat dari politik itu determinan (menentukan) atas hukum. Karena itu, orang tidak perlu terikat atau merasa wajib untuk menaati peraturan itu.

Menurut teori hukum kodrat, bila suatu aturan hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan maka hukum itu tidak bersifat normatif dan karena itu tidak dapat disebut hukum lagi. Prinsip-,prinsip keadilan yang dimaksud adalah: Pertama, prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya. Kedua, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil dengan kesempatan. Pandangan ini ialah bahwa orang-orang yang menganggap hukum sebagai IUS lebih percaya pada prinsip-prinsip moral (bersikap baik terhadap sesama, bersikap adil, dan bersikap hormat pada diri sendiri) daripada kebijaksanaan manusia.

Pandangan menurut teori hukum kodrat diatas bertolak belakang dengan pandangan menurut teori hukum positif. Menurut positivisme, hukum adalah bahwa sifat wajib dari hukum terletak dalam kenyataan (das sein), apakah hukum itu diterapkan secara mutlak menurut peraturan hukum yang berlaku atau tidak, terlepas dari soal isinya. Karena itu, bagi positivisme hukum adil itu hanya unsur regulatif, bukan unsur konstitutif hukum, sehingga suatu peraturan yang tidak adil tetap bersifat hukum meskipun isinya jahat.

Dalam praktek, tak heran dalam rangka pembentukan hukum positif, fungsi dan peran para pembentukan hukum akhirnya dipengaruhi oleh kekuatan penguasa dan elit politik. Fungsi dan peran itu hanya mengakomodir keinginan dan kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Dan pada akhirnya disimpulkan bahwa hukum yang dihasilkan merupakan produk politik, dengan asumsi ditemukan tesis bahwa hukum pada dasarnya produk/kristalisasi normatif dan implementatif dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing sehingga setiap produk hukum memiliki karakter menurut konfigurasi (bentuk, wujud) politik yang melahirkannya. Konfigurasi politik ini sejak tahun 1966 hingga saat ini.

Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita menghendaki produk hukum berkarakter ortodoks atau konservatif dan elitis???. Tentu tidak.

Kita menghendaki hukum yang lahir atas kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses konstitusional. Kesepakatan yang lahir dalam rangka menjamin kepastian hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan (hukum kodrat) yang dipromulgasikan dalam produk hukum positif dan implementasinya.
Sesuai hukum kodrat, kriterium yang digunakan disini ialah prinsip-prinsip moral dan keadilan itu hanya dipandang sebagai hukum yang sungguh-sungguh, kalau prinsip-prinsip itu berfungsi secara efektif dalam mengatur hidup bersama dalam masyarakat.

Apabila prinsip-prinsip moral dan keadilan belum diwujudkan dalam peraturan-peraturan hukum, maka prinsip-prinsip moral dan keadilan itu terbatas hanya dapat berguna sebagai pedoman bagi pembentukan hukum positif, tetapi dengan demikian mereka sendiri tidak menjadi hukum.
Dengan kata lain, hukum baru dikatakan hukum sesungguhnya merupakan perwujutan prinsip-prinsip moral dan keadilan sebagai pedoman dalam segala tingkat hubungan dengan anggota masyarakat termasuk kegiatan poltik.
Jika demikian, maka akan terjawab bahwa hukum itu sebagai “das sollen” yang merupakan faktor penentu (determinan) atau variabel yang mempengaruhi atas segala tindakan dalam masyarakat termusuk tindakan dalam kegiatan politik .

Tinggalkan Balasan