DiponCyberEnde, Menghadapi dinamika politik di tubuh koalisi partai paket MJ jilid II yang kian memanas, dalam mengisi kekosongan kursi Wakil Bupati Ende, Sekretaris DPD II Partai Golkar Megy Sigasare menggelar konferensi pers di Aula Partai Golkar. Jumat, 05/03/2021.

Dalam konferensi pers dirinya mengatakan, pada situasi ini Partai Golkar akan tetap mempertahankan hubungan baik, dengan partai koalisi yang sudah dibangun sejak Paket MJ jilid II. Ia menjelaskan, Partai Golkar akan bangun komunikasi di semua level partai baik daerah, propinsi dan, pusat.

Mengingat dinamika yang kian memanas, dirinya mengatakan pihaknya menunggu partai politik lain untuk menunjukan SK dari DPP pusat terhadap calon Wakil Bupati yang ada, sesuai dengan ketentuan resmi yang berlaku, khususnya SK resmi dari DPP masing masing partai politik dalam koalisi partai paket MJ jilid II.

” Kita menunggu SK resmi DPP dari masing masing partai politik dalam koalisi ini, dukungan dalam SK mereka ke siapa “, tandas Megy.

Ia menambahkan, Sebagaimana dalam pilkada langsung, pemilihan di DPRD dasarnya SK parpol, usulan wabup dari pimpinan partai politik. Partai Golkar dari DPD II Ende sampai ke pusat telah lakukan poses bersama, mengeluarkan SK DPP parpol untuk di pakai sebagai bahan musyawarah untuk di Ende, di NTT dan, di Jakarta.

” SK resmi dari semua DPP partai politik koalisi MJ, terkait usulan resmi wabup baru bisa lakukan musyawarah antar pimpinan partai politik di level Ende untuk putuskan yang terbaik sesuai kondisi obyektif Ende “, terangnya

Kader Partai Golkar Hendrikus Haipon mengatakan, Pada prinsipnya kami dari Partai Golkar dalam rangka mengisi kekosongan Wakil Bupati, tetap melihat dua hal yang mendasar yaitu, pertama melihat regulasi yang ada dalam mengikuti regulasi tetap melalui tahapan tahapannya, mulai dari pertemuan interen di masing masing partai dan, SK dari DPP masing masing partai untuk disodorkan dalam rapat koalisi.

” Bisa saja dari masing masing partai, tidak mengajukan nama dan mendukung calon dari partai lain. Itupun tetap harus ada SK DPP dan, yang kedua setelah melalui regulasi, harus ada musyawarah mufakat. Setelah mencapai kata sepakat, baru semua proses sudah selesai diserahkan ke DPR untuk menyerahkan 2 nama ke Bupati “, tutur Hendrik. (AS)

Tinggalkan Balasan