Oleh: Maxi Mari

Sebagaimana kita ketahui bahwa gabungan Partai Koalisi yang mendukung Pasangan Marsel-Djafar pada Pilkada 2019 adalah terdiri dari 7 Parpol (Golkar, PDIP, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS dan PKPI), bahwa partai berlambang pohon beringin ini adalah pemerkasa terbentuknya koalisi ini, melalui lobi politik Pa Marsel Petu yang adalah calon Bupati bersama Pa Djafar menggandeng sekian deret Partai politik (koalisi gemuk) yang di sebut Koalisi MJ Bersatu, keabsahan koalisi yang secara sah di verifikasi oleh KPU saat itu, jadi dalam koalisi ini Partai Golkar-lah Pengusung Utama dalam koalisi MJ. Dengan demikian terkait proses hari ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 176 (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian sudah jelas disebutkan bahwa partai pengusung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ende terpilih di Pilkada 2019 lalu harus merekomendasikan dua nama calon. Atas dasar surat rekomendasi tersebut juga harus dikeluarkan oleh pengurus pusat partai pengusung masing-masing untuk kemudian diserahkan ke DPRD melalui Bupati. ini seharusnya prosedur yang harus di lewati dalam tingkatan koalisi.
Sebagaimana di ketahui dalam pertemuan perdana pada tanggal 1 Maret 2021 bahwa hasil penyerahan ke koalisi yang memiliki SK DPP hanya dua Parpol yaitu Partai GOLKAR dengan 2 nama dengan SK yang di tujukan kepada DPD II GOLKAR dan DPD II Golkar meneruskan melalui surat pengajuan kepada partai koalisi untuk di proses dalam koalisi dan di lampirkan SK DPP. Partai NASDEM memiliki SK dari DPP yang beralamat atau di tujukan kepada Ketua DPRD Ende. Pada rapat koalisi kedua sabtu 13 maret 2021 sesuai Undangan Koordinator Koalisi yang di tujukan kepada Ketua & sekretaris Parpol Pengusung dan juga di tujukan kepada ketiga Calon WABUP, untuk ketiga calon langsung di tujukan kepada Bapak Ericos E. Rede, Dominikus Mere dan Herman Y. Wadhi. Dengan isi undangan untuk melanjutkan pertemuan pada tanggal 1 maret 2021 dengan berperihal undangan tanpa agenda pertemuan di rincikan secara konkrit, namun informasi yang di dapat tiga calon semua lengkap hadir atas undangan tersebut atas penghargaan undangan dari Koordinator Koalisi. Dalam pertemuan kedua ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Partai Golkar memutuskan untuk tidak melanjutkan rapat setelah terjadi perbedaan pandangan diawal pertemuan, sikap ini atas dasar bahwa pertemuan kedua merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Dalam pandangan Golkar, “agenda pertemuan pertama adalah penyerahan nama calon, karena itu sebagai lanjutan, pertemuan kali ini membicarakan mekanisme pembahasan dan mengusulkan untuk diberikan kesempatan kepada ketiga calon untuk menyampaikan kesediaannya sebagai cawabup, Golkar menyadari proses ini sdh terlambat … bukan berarti keterlambatan ini disikapi dg langkah yg terburu buru, tapi tanpa mekanisme yg baik yg harus dibuat dulu dan disepakati utk selanjutnya menjadi acuan pengambilan keputusan dlm setiap tahapan proses, yang terjadi dlm pertemuan tanggal 1 dan 13, kita berjalan dlm kegelapan … oleh karena itu golkar mengusulkan utk kita sepakati dulu mekanismenya dan dibentuk tim kecil utk mengelola hal ini, poin lainnya termasuk bagaimana para kandidat menyampaikan visi misi pribadi (nya) untuk menjalankan visi misi pemerintah … harus ada TOR atau Kerangka acuan, dengan mengibaratakan Kelompok arisan saja punya aturan yg disepakati sejak awal terbentuknya ….”. Namun sebagaimana pemberitaan yang kita ikuti dalam penyampaian Jubir Koalisi, walaupun tanpa Golkar pertemuan tetap di lanjutkan dengan Penetapan Erik Rede sebagai calon tunggal dan dianggap lengkap dalam penyerahan berkas oleh 5 partai politik (minus Demokrat sebagaimana disebutkan 6 Partai Kolaisi) tanpa persetujuan atau di ketahui oleh Partai Golkar, sebagai salah satu Partai dalam koalisi MJ.

Terkait Uraian kronologis dalam dua kali pertemuan ini, ada beberapa hal yang perlu kita kritisi dalam konteks prosedural dan aturan perundang-undangan yang berlaku, pertama kita menemukan beberapa prosedur yang tidak seimbang atau sama dan sifatnya wajib dari prespektif keabsahan adminstrasi di antara Parpol Koalisi, dua Parpol berdasarkan SK DPP sedangkan 5 parpol belum memiliki rekomendasi atau SK atau kita boleh sebut “rekomndasi mulut”. Jika kita merujuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dijabarkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaiman di tuangkan harus ada rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang ditandatangani Ketua Umum atau sebutan lain dan Sekretaris Jendral (Sekjen), surat pencalonan dan kesepakatan Parpol koalisi di tingkat (Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sebutan lain.

Kedua, adanya perbedaan pemahaman musyawarah mufakat dalam koalisi. Musyawarah merupakan salah satu hal yang amat penting dalam sebuah keputusan, Musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati. Sedangkan dalam KBBI musyawarah berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah (KBBI:768). Dengan demikian pengertian musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah atau rapat tersebut.

Dari pertemuan Koalisi kita tidak menemukan roh musyawrah mufakat untuk mencapai kesepakatan dalam rapat koalisi dalam setiap kali pertemuan koalisi MJ, terkesan adanya arogansi yang di latari dominan kepentingan politis terlalu tinggi, terkesan 6 parpol sangat tidak mendengarkan pendapat atau poin pikiran dari partai Golkar secara substansi, sehingga menghasilkan keputusan yang tdak demokratis terlihat dari pengambilan keputusan dengan memaksa, tertekan dan tidak ikhlas. Keputusan demikian pada dasarnya bukan keputusan bersama, tetapi keputusan individu atau sekelompok orang yang dipaksakan untuk bersama, termasuk langkah voting sebagai solusi atas perbedaan hendaknya voting di ambil atas kesepakatan bersama pula untuk dilakukan jika tidak adanya titik temu. Maka cara etisnya harusnya di dahului dengan menetapkan rambu-rambu dalam proses berdemokrasi atau yang di kenal dengan Tata Tertib dalam mekanisme prsoses dengan membuat dan di bahas bersama serta mengikat semuanya dalam berdiskusi untuk sebuah keputusan sebagai pedomana atau rujukan bersama.

Ketiga, ada kejanggalan dalam keadminstrasian dalam proes baik undangan maupun agenda rapat. Dalam buku Etika Komunikasi karangan Samsir Rambe, yang dimaksud dengan rapat ialah kumpulan beberapa orang atau organisasi yang akan membicarakan suatu masalah atau kepentingan bersama untuk memberikan penjelasan, memecahkan suatu persoalan dan sekaligus mengadakan perundingan demi memperoleh suatu hasil yang disepakati/disetujui bersama. Agar rapat bisa mencapai maksud dan tujuannya, hendaknya rapat harus dikelola dengan baik dan harus mengetahui tata tertib rapat yang memenuhi kriteria, pertama tepat waktu dalam memulai rapat. Kedua agenda rapat dirumuskan atau disusun dengan baik sehingga peserta rapat dapat mengetahui susunan acara rapat. Ketiga setiap peserta saling menghargai pendapat yang dikemukakan peserta lain.

Keempat adanya partisipasi dari peserta rapat bersifat terbuka, artinya bersedia menerima kritik dan saran dari peserta lain tanpa emosi.

Kelima Dengan tidak melihat siapa yang berbicara, tapi setiap peserta mau mendengar pendapat orang lain.

Keenam tidak ada peserta yang terlalu dominan selama pertemuan.

Ketujuh Perdebatan bisa terjadi tanpa harus menjatuhkan peserta lain atau emosi, namun saling melemparkan argumen yang kuat tanpa menindas yang lainnya.

Kedelapan setiap argumen atau pertanyaan yang diajukan disampaikan secara singkat, jelas dan lugas.

Kesembilan pemimpin rapat dapat membimbing acara sampai pada akhir rapat walaupun terjadi perdebatan atau pro-kontra pendapat. Jadi pemimpin rapat harus dapat mengendalikan rapat sehingga masalah dapat dipecahkan untuk mengambil kesimpulan.

Kesepuluh selalu ada kesimpulan yang diambil berdasarkan argumen-argumen yang disetujui bersama. Dari uraian ini kita tidak menemukan dalam rapat yang dilakaukan olek koalisi MJ dalam menghasilkan sebuah keputusan besar sebagaimana kerinduan masyarakat akan hasil yang baik dari proses yang baik pula. Dari proses yang terjadi kita menemukan adanya proses yang tidak etis dan sangat tidak di hargainya terhadap calon yang sudah datang memenuhi undangan.

Calon yang satu di persoalkan walaupun ada undangan, sedangkan calon yang satu di biarkan begitu saja, padahal calon tersebut datang karena di undang oleh koalisi. Undangan untuk calon tanpa membeberkan untuk membawa kelengkapan dokumen sebagaimana persyaratan administrasi yang di kehendaki oleh koalisi.

Keempat terkait penyerahan berkas calon dianggap memenuhi persyartan sebagaiamana di sampaikan jubir koalisi, jika kelengkapan itu tidak di bahas dan disepekati dalam koalisi terkait syarat-syarat admnistrasi, verifikasi berkas oleh siapa atau lembaga apa, maka landasan yang perlu di pakai adalah harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 7 dan Pasal 45 ayat 2 tentang Dokumen Persyaratan diantaranya,

Poin (i) menyerahkan daftar kekayaan pribadi; poin (j) . Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; poin (q) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; Sebagaimana penjelasan diatas soal undangan kita tidak menemukan adanya lampiran dalam undangan untuk para calon tentang kelengkapan berkas yang perlu di bawah pada saat pertemuan tersebut.

Kemudian adakah lembaga khusus yang melakukan verifiksai atasnya, sehingga jubir tinggal menyampaikan ke publik terkait syarat terpenuhi. Sebuah keniscayaan penilaian obyektif itu terjadi jika tidak dilakaukan verfikasi, dugaan kuat jangan-jangan masyarakat hanya di kibuli atas pemenuhan persayaratan tersebut.

Kelima, 5 partai politik pada rapat tanggal 13 maret 2021 telah putuskan satu nama tanpa Partai Golkar di dalam kesepakatan. Terkait hal ini perlu memahami bahwa untuk proses selanjutnya harus merujuk kembali Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal (2) secara tegas tanpa penjelasannya, bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa sebagaimana dalam uraian terdahulu Partai Pengusung MJ adalah terdiri dari 7 Parpol, Jika hanya 6 Partai politik yang merekomendasikan maka dengan sendirinya keptusan tersebut dianggap cacat hukum atau tidak dapat di proses lanjut karena tidak memenuhi syarat koalisi menurut verifikasi koalisi KPU sebagai pendukung MJ pada Pilkada 2019. Kita bisa merujuk beberapa pengalaman yang sama terjadi di beberapa daerah di Indonesia, Proses pengisian Wakil Walikota Bekasi, pengisian Wakil Bupati Ngada dan lainnya menjadi rujukan buat kita di Kabupaten Ende secara keabsahan dalam proses.

Maka dari berbagai hal proses dan berdinamaka antara baik dan benar, keliru maupun salah yang di lalui, masyarakat mempunyai harapan dan semangat yang sama untuk segera di laksanakan pengisian kekosongan Wakil Bupati, untuk itu seleruh masyarakat sekabupaten Ende juga mempunyai harapan besar terhadap 7 parpol di dalam koalisi MJ dan terkhusus koordinator kolaisi dan Bapak Bupati Ende untuk dapat merajut kembali benang kusut di pertemuan kedua pada tanggal 13 maret kemarin, dengan kembali duduk bersama untuk mencapai kebulatan sepakat dengan mengedepankan musyawarah mencapai kesepakatan yang bulat tanpa cela, di landasi pemikiran yang bersih dan tinggalkan egoisme dan keangkuhan dalam bersikap dan keputusan. Sebab untuk proses pengisian ini di pundak bapak-bapak yang terhormat menjadi taruhan dalam menjalankan keputusan dalam konstruksi berpikir arif dan bijaksana.

Sebagai penutup tawaran positif menurut kami biarkan Partai Golkar secara internal menetapkan satu nama calon dari dua nama menurut SK yang sudah di tetapkan oleh DPP. Koalisi memberikan kesempatan kepada Partai berlambang beringin untuk berproses secara internal sehingga pada pertemuan koalisi berikut satu nama dari Partai Golkar tinggal mendampingi Saudara Erocos E. Rede untuk kemudian di tetapkan sebagai calon sesuai syarat UU. Niscaya jika demikian kita yakin pengisian kekeosongan kursi wakil Bupati dapat segera diisi dalam waktu dekat dalam kebulatan suara dan pandangan.

Tinggalkan Balasan