DiponCyberLarantuka, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Larantuka Sanctus Agustinus Periode 2020-2021, melakukan audiens dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Kamis, 18/03/2021.

Pemda Flotim melalui Kabag Humas mengatakan bahwa, audiens PMKRI dengan Bupati serta jajaran pemda Flotim, untuk menyampaikan beberapa masalah, yang diangkat oleh PMKRI Cabang Larantuka yaitu, pertama penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Flores Timur, yang kedua Dugaan praktek korupsi pada anggaran sebesar Rp. 14 Miliar, yang dialokasikan untuk penanganan covid 19, dan yang ketiga pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Flores Timur.

Anggota PMKRI Larantuka Mikhael Sani Makin, membeberkan beberapa poin penanganan pasien yang tidak manusiawi, oleh satgas Covid-19, baik pasien dengan probable maupun positif covid-19, diantaranya:
1). Pasien covid diterlantarkan atau, terkesan pembiaran oleh petugas medis.
2.). Ruang isolasi pasien covid-19 yang tidak steril, atau pengamanannya tidak sesuai standar.
3). Penanganan jenazah covid-19 tidak sesuai protap kesehatan
4). Informasi terkait perkembangan kasus covid-19 di Flores Timur, tidak transparansi kepada publik.
5). Insentif untuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan covid-19, tidak diperhatikan serius oleh Pemda Flotim
6). Penguburan pasien yang meninggal karena covid-19, tidak sesuai protokol kesehatan yang berlaku.
7). Di duga pasien yang meninggal di covidkan.
8). Tempat pemakaman untuk pasien covid-19, tidak disediakan oleh pemda Flotim.

Bupati Flores Timur selaku Ketua Satgas Covid -19 Kabupaten Flores Timur, mengakui kelemahan dalam proses penanganan pasien Covid-19, maupun pasien yang meninggal karena Covid-19.

” Saya menyadari sepenuhnya ada kelemahan dalam melaksanakan protokol – protokol kesehatan. Nah, seperti yang disebutkan tadi ada 4 mayat, ada kelemahan kelemahan yang dilaksanakan oleh satuan gugus tugas “, ungkpnya Anton Hajon.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Larantuka Desi Darius Sabon menanggapi, bahwa ini terlihat dengan jelas tidak maksimalnya fungsi koordinasi, kontrol, ruang konsultasi serta evaluasi yang seharusnya dibuka untuk pihak pihak yang berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan covid-19, yang kemudian berimbas pada terbengkalainya proses penanganan, serta munculnya polemik antar keluarga pasien beserta tim medis yang berada di rumah sakit.

Desi juga menambahkan, faktor lain yang mempengaruhi terjadinya persoalan tersebut yakni, insentif tenaga medis yang belum dibayar oleh pihak rumah sakit yang memicu kurang seriusnya pelayanan dari tim medis kepada pasien Covid19.

Pmkri Larantuka melihat titik lemahnya ada pada Bupati, sebagai top leader yang tidak mampu menerjemahkan konsep manajerial secara baik. Kekeliruan terbesar ada dalam prinsip manajemen yaitu POACC (planing, Organising, Actuating, Coordination, dan Controlong), di mana terletak pada controling dan coordinasi.

” Pemda musti paham hal-hal begini, karena menurut PMKRI, sesungguhnya penanganan covid ini tidak berat, jika semua pihak diposisikan dengan baik. Hanya karena melemahnya koordinasi dan controling hingga lahirlah permasalahan-permasalahan ini “, tegas Darius Sabon.

PMKRI juga membeberkan terkait permasalahan belajar daring (dalam jaringan), bidang pendidikan, karena sebelumnya Bupati telah mengeluarkan Instruksi Bupati tentang pembatasan interaksi sosial di tengah masyarakat. Namun, Bupati juga belum bisa menghendaki sekolah tatap muka ditengah pandemi covid-19 sekarang ini.

” Sampai hari ini, saya belum menghendaki untuk sekolah tatap muka. Banyak permintaan dari pihak pihak bidang pendidikan, untuk diberikan ruang untuk belajar secara tatap muka, namun saat sekarang karena Flores Timur masih dalam zona merah maka belum bisa dijinkan “, tandas Anton Gege.

Diakhiri audiensi PMKRI Larantuka Melalui Ketua Presidium menyerahkan dokumen rekomendasi dari kajian di lapangan atas persoalan persoalan yang diangkat dalam audiensi tersebut Kepada Bupati Flores Timur. (WY)

Tinggalkan Balasan