Oleh: Maximus Mari, Aktivis Politik Ende.

Tepatnya pada Senin, 01/03/2021 gabungan partai politik pengusung M-J mengadakan pertemuan guna membahas pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Ende periode 2019-2024. Dalam pertemuan tersebut disepakati melalui mekanisme voting oleh ke-6 (enam) gabungan partai politik pengusung MJ minus partai GOLKAR mengusulkan drg. Dominikus Mere, yang berasal dari partai GOLKAR dan politisi partai NASDEM Erikos Emanuael Rede sebagai calon Wakil Bupati Ende. Atas kesepakatan ini, melalui media Herman Yoseph Wadhi, ST selaku Ketua DPD II Partai Golkar kabupaten Ende mengatakan “partai golkar tetap konsisten dengan dua nama yang telah dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar walaupun sikap ke-6 gabungan partai politik pengusung meminta agar Partai Golkar hanya mengusulkan satu nama” (Sumber: DIPON CYBER).

Berpijak pada hasil pertemuan pertama diatas, dan untuk menindaklanjuti pertemuan dalam kaitan pengisian lowongan jabatan Wakil Bupati Ende, maka disepakati untuk mengadakan pertemuan kembali pada Sabtu, 13/03/2021 bertempat di aula hotel shifa Jl Gatot Subroto Ende. Dalam pertemuan itu, menghasilkan kesepakatan secara sepihak oleh ke-6 (enam) gabungan partai politik pengusung MJ tanpa dihadiri Partai GOLKAR, yakni melaksanakan penyerahan persyaratan calon Wakil Bupati Ende. Dari perasyaratan (dokumen) tersebut, hanya ada satu calon dari ke-2 (dua) nama calon Wakil Bupati Ende yang persyaratanya dinyatakan lengkap yaitu politisi partai Nasdem, Erikos Emanuael Rede. Sedangkan persyaratan (dokumen) calon Wakil Bupati Ende dari Partai Golkar atas nama drg. Dominikus Mere, M. Kes. di vonis tidak lengkap dan dinyatakan gugur oleh ke-6 gabungan partai politik pengusung paket MJ. (Koran NTT,13 Maret 2021).
Peristiwa hari ini menjelang pertemuan ke-tiga koalisi, media diramaikan lagi dengan pernyataan yang datangnya dari jubir koalisi Abdul Kadir menjelaskan, partai Golkar telah menyerahkan dua nama sebagai calon Wakil Bupati Ende yakni Dominikus Mere dan Heri Wadhi. “Yang gugur kemarin itu berkaitan dengan dokter Domi-nya. Pertama karena Golkar walk out, yang kedua, dokter Domi tidak memenuhi persyaratan itu. Nah, kalau yang satu gagal, satunya lagi kan masih ada”. Nama Dominikus Mere dinyatakan gugur saat pertemuan kedua sehingga kembali terbuka peluang bagi Heri Wadhi. “Masih ada pak Heri. Kemarin yang dinyatakan gugur itu kan cuma dokter Domi,” kata Abdul Kadir (16/03/21). (Sumber: ENDE NEWS).

Berdasarkan proses koalisi maupun pernyataan bersifat resmi atau kode alam, bahwa ini merupakan peristiwa hukum yang membingungkan publik dan menimbulkan pertanyaan, mengapa pada ke-dua pertemuan itu hasil kesepakatannya adalah:

Pertama, mengeliminir atau mencoret salah satu calon wakil bupati dari partai golkar? Kedua, menyatakan persyaratan calon wakil bupati dari partai golkar tidak lengkap atau gugur? Ketiga, mengapa jubir koalisi Abdul Kadir hari ini, menarik kembali nama Heri Wadhi dalam koalisi ketika publik sudah mengetahui melalui pernyataannya sendiri sebagai jubir, telah mengeliminasi melalui mekanisme voting?

Mengeliminasi Satu Calon Wakil Bupati Dari Partai Golkar.

Seperti yang diketahui bersama, bahwa partai golkar merupakan salah satu partai pengusung paket MJ yang kadernya diusung sebagai calon Bupati Ende pada waktu pemilukada lalu. Namun, dalam hasil kesepakatan ke-6 partai koalisi justru mencoret atau mengeliminasi salah satu calon Wakil Bupati dari partai golkar melalui mekanisme voting. Ke-6 (enam) koalisi partai pengusung bahkan tidak mengakomodir sikap partai golkar yang mengusulkan dua calon Wakil Bupati sesuai surat keputusan DPP partai Golkar. Menanggapi hal tersebut, menurut Meggy Sigasare, posisi jabatan Wakil Bupati domainnya partai Golkar. Lebih lanjut Meggy mengatakan, DPP Golkar telah memutuskan dua nama yaitu Hery Wadhi dan Dominikus Mere dan proses pengusulannya sudah sesuai regulasi.
Hemat kami, jawaban sekretaris DPD II Meggy Sigasare sesuai dengan amanat UU. No. 10 Tahun 2016. Jika kita cermati amanat UU. No. 10 Tahun 2016, pada pasal 176 ayat (2) menyatakan: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”
Bunyi ketentuan Pasal 176 ayat (2) di atas tidak menyebutkan bahwa ke-6 gabungan partai politik pengusung paket MJ dapat memilih dan mengeliminasi calon Wakil Bupati. Pasal 176 ayat (2) mengatur tentang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati.

Menyatakan Persyaratan Calon Wakil Bupati Dari Partai Golkar Tidak Lengkap Atau Gugur

Perihal berikutnya, mengenai persyaratan calon Wakil Bupati. Bunyi ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebutkan bahwa persyaratan (dokumen) calon Wakil Bupati Ende dapat dinyatakan tidak lengkap atau gugur oleh ke-6 gabungan partai politik pengusung paket MJ. Amanat Pasal 176 ayat (1) mengatur usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung”, sedangkan ayat (2) nya mengatur tentang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati.

Lalu pertanyaan selanjutnya, tugas dan wewenang siapakah untuk memutuskan dan mengeliminiasi Calon Wakil Bupati? Dan juga tugas dan wewenang siapakah untuk menyatakan persyaratan (dokumen) tidak lengkap atau gugur ?

Menurut Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota menyatakan: “Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan”:
a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
Sesuai bunyi ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa mekanisme pemilihan Wakil Kepala Daerah diatur dengan Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat “tugas dan wewenang panitia dan persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan”. Hal ini berarti dalam mekanisme pemilihan Wakil Kepala Daerah menjadi tugas dan wewenang panitia pemilihan di mana salah satu tugas dan wewenangnya adalah melengkapi persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan”.
Dalam kaitan dengan amanat melengkapi persyaratan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah persyaratan calon menurut Pasal 4 huruf a sampai dengan hufuf w, Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I. No 1 Tahun 2020. Khusus mengenai syarat pengunduran diri, bagi anggota DPRD diatur didalam “huruf t” sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur didalam “huruf u” Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I. No 1 Tahun 2020.
Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa, persyaratan calon Wakil Bupati itu menjadi tugas dan wewenang panitia pemilihan ketika calon wakil bupati di usulkan oleh gabungan partai politik pengusung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, persyaratan (berkas dokumen) yang diserahkan oleh politisi partai Nasdem, Erikos Emanuael Rede maupun drg. Dominikus Mere dari partai Golkar (apabila ada) kepada ke-6 (enam) gabungan partai politik pengusung paket MJ tidak berdasarkan pada regulasi yang berlaku. Regulasi yang dimaksudkan disini adalah “Pasal 24 ayat (3) huruf c” Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

Kesepakatan menurut hukum perdata

Adapun peristiwa lain yakni, surat undangan hari Sabtu, 13 Maret 2021 yang isinya menindanklanjuti hasil kesepakatan gabungan partai politik pengusung (koalisi MJ) pada hari Senin, 01/03/2021 dalam kaitan pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Ende. Isi undangan tersebut menimbulkan permasalahan hukum dalam perspektif hukum perdata terkait terminologi “hasil kesepakatan”.
Berbicara mengenai kesepakatan, dalam pasal 1321 KUHP, dikatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau dengan penipuan.
Pertanyaannya adalah, bukankah surat undangan Sabtu, 13/03/2021 yang isinya tidak memberitahukan kepada calon Wakil Bupati perihal persyaratan (dokumen) merupakan perbuatan kekhilafan? Bukankah perbuatan yang menyatakan persyaratan dokumen tidak lengkap dan gugur bukan merupakan pemaksaan kehendak, dimana tidak sesuai dengan tugas dan wewenang ke-6 gabungan partai politik pengusung MJ?

Jika faktanya demikian, maka peristiwa hukum kesepakatan yang terjadi pada hari Senin, 01/03/2021 dan pada Sabtu, 13/03/2021 merupakan kesepakatan yang dapat dibatalkan sebagaimana bunyi ketentuan pasal 1321 KUHP. Karena 2 (dua) dari 3 (tiga) perbuatan dari syarat kesepakatan yakni kekhilafan dan paksaan terpenuhi amanat pasal 1321 KUHP.
Merujuk pada pasal 1321 KUHP tersebut, dalam kaitannya dengan Surat Keputusan atau Surat Rekomendasi DPP kepada masing-masing partai politik pengusung yang mengusung paket MJ, dan aktualisasinya dalam kesepakatan bersama yang telah terdaftar di KPUD Kabupaten Ende, menjadi dasar hukum yang mengikatkan ke-7 partai politik pengusung dan tidak boleh dipisahkan secara parsial. Oleh karena itu, setiap keputusan dan kesepakatan apapun yang diambil oleh ke-7 partai koalisi menjadi kunci dapat dan, tidaknya dibatalkan kesepakatan dalam pengusulan calon Wakil Bupati Ende.

Politik Kotor dan Kejujuran

Peristiwa hari ini adalah, gambaran sekaligus tamparan politik dari politisi yang tergabung dalam Koalisi M-J, tentang kejujuran bersikap dan bertindak dalam proses yang mengaminkan politik itu kotor. Statement bahwa, politik itu kotor, kiranya pertama-tama bahwa berpolitik berarti mencari dan mempertahankan kekuasaan dan, kekuasaan itu katanya kotor. Untuk memperebutkannya, orang harus keras, licik, pintar main bujuk ataupun memeras. Lawan harus dipukul tanpa ampun dan sahabat yang menjadi terlalu kuat harus dijegal sebelum menjadi ancaman. Menurut pandangan ini, jangan kita mengandaikan kesetiaan dan jangan percaya pada cita-cita para politisi, yang mereka cari hanyalah kekuasaan dan demi kekuasaan itu segala nilai lain harus dikorbankan. Cita-cita luhur dan tujuan terpuji para politisi tidak lebih dari sekedar kamuflase belaka, bagi kepentingan mereka yang sebenarnya adalah kekuasaan. Politik dianggap telah merosot sebagai bisnis untuk menjadi kaya raya, di sini integritas pribadi politisi dituduh hilang sama sekali. Bukan hanya mengotori tangannya demi kekuasan politik, demi untuk memenangkan suatu cause, melainkan menjadi kotor. Satu-satunya cause itu adalah pamrih pribadi, kekayaan dan kekuasaan. Di lain pihak orang yang tidak mau menerima bahwa penggunaan kekuasaan di luar batas hukum adalah sesuatu yang lumrah, dicap sebagai bablas dan naif. Pernyataan tentang kekotoran hakiki “bisnis politik” ternyata bukan sebuah deskripsi, melainkan bersifat ideologi. Fungsinya adalah melicinkan jalan bagi mereka yang memang bersedia main kotor demi kepentingan mereka sendiri. Pernyataan yang “selfserving” dan “selffulfilling” itu kedengarannya rendah hati dan realistik. Tetapi sebenarnya adalah kerendahan hati yang palsu dan realisme yang bohong.

Dalam konteks berkata jujur, ada suatu istilah yang disebut desepsi, berasal dari kata decieve yang berarti membuat orang percaya terhadap suatu hal yang tidak benar, meniru, atau membohongi. Desepsi meliputi berkata bohong, mengingkari, atau menolak, tidak memberikan informasi dan memberikan jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan atau tidak memberikan penjelasan sewaktu informasi dibutuhkan. Politik sebagai instrument untuk meraih kebajikan melalui artikulasi kepentingan seharusnya didasari oleh kejujuran. Hanya dengan kejujuran maka tujuan kebajikan tersebut akan bisa direalisasi. Sayangnya bahwa tujuan menciptakan kebajikan tersebut seringkali direduksi oleh berbagai tindakan para pelaku politik yang tidak mencerminkannya. Oleh karenanya, maka politik berbasis hati nurani dan kejujuran memang menjadi bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dari seluruh para elit politik di mana pun posisinya. Jika di Koalisi hari ini, maka yang harus dikembangkan adalah membangun trust serta sikap dan tindakan yang menjunjung kebenaran dan kejujuran.

Pada etika deontologi yang merupakan etika di mana menitikberatkan pada cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Menurut etika ini, yang terpenting adalah “Apa tuntutan yang harus kita taati?”, bukan, “Apa tujuan yang hendak kita capai?” (Brownlee 1982, 53). Kata deontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni deon yang berarti “apa yang harus dilakukan”. Dengan demikian, deontologi merupakan suatu cara berpikir etis yang mendasarkan diri kepada prinsip, hukum, norma objektif yang dianggap harus berlaku mutlak dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu, deontologi ini hanya memperdulikan wajib atau tidaknya suatu perbuatan atau keputusan manusia. (Bartens 1997, 254) Etika yang deontologi berbicara tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.

Jika dilihat dari perspektif etika deontologi, contoh kasus di atas apapun alasannya, mempermainkan proses tanpa substansi berdasarkan regulasi tidak dibenarkan secara moral. Tindakan berbohong tidak dapat dibenarkan secara moral karena bertentangan dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Berbohong merupakan tindakan yang bertentangan dengan keutamaan kebenaran. Sebagai makhluk sosial, manusia mengkomunikasikan pikirannya kepada orang lain. Dalam tindakan komunikatif itu manusia dituntut untuk mengkomunikasikan gagasan atau pikirannya secara benar. Seseorang dikatakan berbohong jika berdasarkan kemauannya, dia memanipulasi pikirannya dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Kebohongan akan menjadi tindakan, tidak bermoral yang sangat merugikan jika seseorang tidak hanya berkhianat terhadap pikirannya sendiri, tetapi juga mengakibatkan kerusakan bagi masyarakat.

Dengan demikian, publik patut menduga skema bola panas pengisian Wakil Bupati adalah permainan politik kotor dari orang-orang tertentu, setelah dua nama Partai Golkar dieliminasi dan di tarik kembali adalah strategi untuk menarik ulur proses Wakil Bupati. Bola panas nantinya akan bergeser ke Partai Nasdem ketika koalisi tidak mampu bersepakat soal satu nama untuk bersama Ericos Rede, hal ini di dukung berdasarkan regulasi jika ke-6 partai politik menjalankan tanpa Partai Golkar akan menemukan hambatan. Dari prespektif politik bisa saja bola panas ini akan bergeser ke Bupati, Publik akan menduga, Bupati memang tidak membutuhkan Wabup. Hal ini terlihat dengan tanpa adanya upaya progresif untuk mempercepat pengisian dalam akselerasi yang nyata, melihat kerja-kerja koalisi baik secara, mekanisme proses maupun substansi regulasi. Jika demikian nantinya ujung permainan ini adalah tanpa adanya Wakil Bupati sampai masa yang di tentukan oleh UU.

One Response

Tinggalkan Balasan