DiponCyberNagekeo, Menindaklanjuti surat edaran ketua KPU RI nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tertanggal 04 Februari 2021 Perihal, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Mengadakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Maret dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2021.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPUD Nagekeo, dimulai pada pukul 09.00 WITA. Kamis, 25/03/2021

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Partai Politik dan dari Disdukcapil Nagekeo. Untuk data pemilih berkelanjutan di bulan Maret, pemilih laki-laki 51.503, pemilih perempuan 54.599 jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 106.102 pemilih. Terdapat penambahan jumlah pemilih, dimana bulan Februari sebanyak 105.722 terbagi dari pemilih laki-laki 51.374 dan perempuan 54.398 pemilih. Pemilih tersebut terdapat di 7 Kecamatan dimana Aesesa 29.558 pemilih, Nangaroro 13.999 pemilih, Boawae 26.481 pemilih, Mauponggo 16.666, Wolowae 3.776 pemilih, Keo Tengah 10.643 pemilih dan Aesesa Selatan 4.979.

Pada rapat tersebut, PKPI menyoalkan kehadiran parpol pada rapat koordinasi. PKPI yang di hadiri oleh Fidelis Dheno menilai rapat koordinasi ini tidak penting bagi partai politik. Dengan tidak partisapasi dalam rakor ini, ia menjelaskan rakor ini bukan menjadi hal yang urgensi bagi parpol. Ia pun menyayangkan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Nagekeo tidak terlibat dalam rakor sementara itu, partai yang tidak memiliki kursi begitu antusiasnya dalam rakor dengan KPUD Nagekeo.

“ Partai politik menganggap ini tidak penting juga, dari bulan ke bulan yah partai politik yang saya lihat (dalam rapat) hanya bisa dihitung dengan jari, bahwa partai politik yang punya kursi di DPR kayaknya merasa tidak penting ”.

Berkenaan dengan ketidakhadiran parpol dalam setiap rapat tiap bulan, PKPI menghendaki agar ada sanksi untuk parpol yang tidak hadir. Hal ini juga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, berkaitan dengan data pemilihan. Fidelpun menyarankan agar parpol diundang untuk rakor biar tidak rutin setiap bulan.

“Jika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak di inginkan, saudara-saudara berkomentar karena dia tidak mengikuti. Mustinya kita ini bermitra, tapi yang saya lihat, saya juga sedih, saya datang terus. Sehingga realita ini, kami partai politik biar 6 bulan atau setahun sekali diundang untuk datang hadir mengikuti. Dari bulan kebulan kami yang aktif, aktif terus dan yang tidak, tidak terus ini sebenarnya musti ada sanksi bagi parpol yang tidak hadir ”, kata Fidel.

Sementara itu, partai Berkarya juga sependapat dengan yang disampaikan oleh PKPI dan juga menyayangkan, ketidakhadiran Parpol lainya dan menyarankan keterlibatan parpol dalam rapat biar jangan setiap bulanya.

Dari meja pimpinan rapat komisioner KPUD Nagekeo menanggapi, pernyataan Parpol dalam rakor tersebut. Tidak ada payung hukum dalam memberi sanksi terhadap Parpol terkait ketidakhadiran dalam rakor, kalau sanksi sosial KPUD dapat menerapkan kepada Parpol yang tidak hadir. Salah satu regulasi untuk kegiatan rakor daftar rekapitulasi pemilih berkelanjutan ialah Permendagri.

“ Mengenai sanksi kami tidak bisa melakukan, karena tidak ada payung hukum yang mengatur, kalau sanksi sosial bisa. Kami di KPU sulit untuk bisa mengharuskan karena tidak ada regulasinya, akan tetapi ada regulasi-regulasi yang mengatur diantaranya keputusan Kemendagri yang menjadi payung hukum, yang sesungguhnya mengatur soal keterlibatan rakor ini, dimana permendagri melalui dukcapil ”, tutur Yohannes Baptista Lagho SE (anggota KPUD Nagekeo)

Ketua Komisioner KPUD Nagekeo, menanggapi terkait kegiatan rakor, ini merupakan perintah dari atasan. Kehendak rakor ini datangnya dari KPU Pusat, oleh karena itu KPUD Nagekeo berkomitmen untuk terus melangsungkan kegiatan rakor data daftar pemilih berkelanjutan setiap bulanya, sesuai instruksi dari atasan.

“ Kami ini taat hierarki, apapun perintah hierarki susah maupun senang harus kami buat. Rapat ini akan kami lakukan setiap bulan dan evaluasi setiap triwulan ”, ungkap ketua KPUD Nagekeo.

Berkaitan dengan sanksi sosial atas ketidakhadiran parpol, KPUD Nagekeo berencana untuk tidak memberikan data daftar pemilih berkelanjutan kepada parpol yang tidak hadir.

“ Sanksi sosial bagi yang tidak hadir dalam rapat koordinasi, kami tidak memberikan data daftar pemilih berkelanjutan, untuk yang hadir data daftar pemilih berkelanjutan akan berikan bisa di kirim jika tidak melalui WA, data akan dikirim ke sekretariat parpol ”, imbuhnya. (AA)

Tinggalkan Balasan