Oleh: Lino Seda, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Flores

Secara nasional, jumlah kasus yang terpapar covid-19 menumbus angka 1,04 juta kasus. Di propinsi NTT jumlahnya mencapai 4.686 kasus. Sedangkan untuk Kabupaten Ende jumlah terpapar covid-19 mencapai 180 kasus.(sumber data: Pemkab Ende, 30-01-2021).

Khusus untuk kabupaten Ende, secara kuantitas meskipun hanya 180 kasus, virus ini sangatlah meresahkan bagi warga masyarakat. Tak pelak, bahwa jumlah orang yang terpapar virus corona telah mengadakan kontak fisik dengan orang lain sehingga memungkinkan penyebaran virusnya dari satu orang ke orang lain setiap hari meningkat.
Suatu alasan lain, Virus corona ini menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup, dimana setiap saat kitapun terus di hantui rasa takut, jangan jangan kita yang berikutnya diserang. Akhirnya hidup dalam bayang-bayang virus ini menjadi hal yang menakutkan bagi warga masyarakat Kabupaten Ende.

Dalam situasi dan keadaan yang meresahkan ini, pada tanggal 29 Januari 2021, para Imam berinisiasi menemui Bupati Ende untuk membicarakan tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, dalam hal penanganan penyebaran Virus Corona di Kabupaten Ende (Flores Pos Net, 30-01-2021). Terlepas apapun hasilnya, masyarakat tentunya bertanya, mengapa para Imam berinisiasi menemui Bupati Ende untuk membicarakan mengenai kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Ende?

Hemat saya, pertemuan itu dapat dipastikan bahwa ada hal serius yang dibicarakan antara para Imam dan Bupati Ende, terkait kebijakan penanganan Virus Corona di Kabupaten Ende. Asumsinya bahwa, pembicaraan dalam pertemuan itu atas dasar fakta lapangan menunjukan, adanya kasus terpapar kovid-19 yang jumlahnya meningkat. Sehingga, membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, dalam bentuk Kebijakannya sebagai upaya untuk menangani dampak Covid-19 yang merebak luas dan tak terkendali.

Secara pribadi, saya meresponnya positif atas pertemuan itu. Langkah ini merupakan langkah nyata, guna memberikan masukan sekaligus dukungan kepada Bupati untuk mengambil kebijakan, dalam hal penanganan Virus Corona ini. Dari kacamata iman, langkah ini merupakan bentuk dari panggilan dan tanggung jawab kemanusiaan untuk menyelamatkan warga masyarakat Kabupaten Ende, dari ancaman virus berbahaya, di mana pada setiap saat dapat merenggut nyawa.

Langkah para Imam itu tentunya sangat mulia. Sekaligus mengingatkan saya pada seorang Filsuf Romawi Kuno bernama Marcus Tullius Cicero, yang mana beliau memperkenalkan pertama kali Adagium Latin yang berbunyi “SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO”, yang artinya adalah “KESELAMATAN RAKYAT MERUPAKAN HUKUM TERTINGGI”.

Adagium ini ternyata menjadi prinsip utama dibawah ancaman situasi dan keadaan darurat, maka keselamatan rakyat harus menjadi tujuan utama. Adagium ini lalu menjadi jangkar pengambilan keputusan atau kebijakan selama berabad-abad dalam ” teori pemerintahan” di Eropa Barat.

Merujuk pada Adagium diatas, kita berharap pekerjaan mulia itu tidak hanya dari para Imam, Pemerintah Daerah Kabupaten Ende wajib hukumnya, untuk mengadopsi dan mengejawantahkan prinsip utama yang diperkenalkan oleh Cicero, dalam setiap kebijakan khususnya dalam penanganan penyebaran Covid-19, pada situasi dan keadaan darurat. Meskipun terdapat faktor faktor penting lainnya, yang juga perlu diselamatkan seperti perekonomian negara, namun muara dari semua kebijakan itu harus diarahkan seoptimal mungkin untuk mencegah jatuhnya korban jiwa, atau bertambah banyaknya jumlah pasien yang terpapar Virus Corona.

Secara teoretis, dalam menjalankan kewajiban dan tugas tanggung jawabnya terhadap keselamatan rakyatnya, maka pemerintah (pemerintah daerah) memiliki 2 jenis tugas secara bersamaan yaitu tugas negatif dan tugas positif.

Tugas negatif yang dimaksud adalah, pemerintah dan pejabat publik tidak boleh secara sewenang-wenang, atau sengaja merenggut nyawa seseorang. Sedangkan tugas positif adalah melindungi hak hidup rakyatnya, dalam setiap tindakan dan mengambil keputusan. Artinya, setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, dalam penanganan pendemi Virus Corona harus menempatkan keselamatan hidup warga masyarakatnya, sebagai prioritas tujuan utama.

Dengan demikian, jika dalam situasi dan keadaan darurat kesehatan masih berlangsung, kiranya diikuti dengan kebijakan yang luar biasa untuk menangani pandemi covid-19 yang sudah mewabah di masyarakat. Bukan dengan kebijakan biasa dalam penangannya. Hal ini, harus dirasakan sebagai upaya untuk menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, telah melaksanakan tugas negatif & tugas positif, sebagai wujud dari kehendak “SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO” untuk menyelematkan jiwa warga masyarakat Kabupaten Ende.

One Response

  1. piu

    apa peran mereka saat dinamika koalisi untuk mengisi kekosongan wakil bupati ende kian berlarut?

    Balas

Tinggalkan Balasan