Oleh: Maximus Mari, Aktivis Politik

Keberadaan seorang wakil kepala daerah pada prinsipnya bertujuan untuk membantu meringankan tugas-tugas dari kepala daerah. Wakil seharusnya merupakan “orang kepercayaan” atau tangan kanan dari kepala daerah yang memiliki suatu keterikatan secara emosional satu sama lain. Kepercayaan ini akan didapat apabila seorang kepala daerah bisa memilih secara bebas wakilnya tanpa terikat kepada suatu sistem atau manajemen yang bersifat memaksa.

Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa wakil kepala daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam: memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Mengacu pada penjelasan tugas wakil kepala daerah di atas maka dalam meyelenggarakan pemerintahan daerah seorang wakil kepala daerah memiliki peran yang akan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga jabatan tersebut harus ada dan apabila terjadi kekosongan maka jabatan tersebut harus segera diisi.

Kabupaten Ende hari ini kenyataan menunjukan bahwa terjadinya lambatnya proses dimana jabatan wakil bupati tidak diisi dalam waktu yang cukup lama. Wakil Bupati dibiarkan begitu saja kosong dan hampir dua tahun berjalan mengalami kekosongan sejak kematian Alm. Bapak Marsel Petu. Ini adalah peristiwa dari rangkaian persoalan dimana lambatnya mekanisme proses yang terjadi oleh koalisi Marsel-Djafar (7 partai politik).

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa  gabungan Partai Pengusung yang mendukung Pasangan Marsel-Djafar pada Pilkada 2019 adalah terdiri dari 7 Parpol (Golkar, PDIP, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS dan PKPI), bahwa  partai berlambang pohon beringin ini adalah pemerkasa terbentuknya koalisi ini. Bahwa hasil penyerahan ke koalisi yang memiliki SK DPP hanya dua Parpol yaitu Partai GOLKAR dengan 2 nama (Heri Wadhi dan Dominikus Mere) dengan SK yang di tujukan kepada DPD II GOLKAR dan DPD II Golkar meneruskan melalui surat pengajuan kepada partai koalisi untuk di proses dalam koalisi dan di lampirkan SK DPP. Partai NASDEM memiliki satu nama (Ericos E. Rede) SK dari DPP yang beralamat atau di tujukan kepada Ketua DPRD Ende.

Pokok soal lambatnya proses adalah cara kerja koalisi atau mekanisme proses untuk mengkerucutnya dua nama dari tiga nama yang menjadi calon dalam koalisi sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 khusunya Pasal 176 ayat (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.   

Terkait tarik ulurnya proses sebagai akibat dominasi kepentingan politik kelompok dan partai, mengabaikan semangat musyawarh dan regulasi sebagai pedoman atau panglima tertinggi dalam proses pengisian kekosongan wakil bupati. Padahal di sisi lainnya posisi wakil bupati adalah kebutuhan masyarakat kabupaten Ende saat ini, untuk membantu Bupati Ende dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten. Maka dari padanya penting hari ini menjadi perhatian serius oleh Bapak Bupati Ende untuk mendorong percepatan proses pengisian oleh koalisi M-J, demikian halnya Gubernur NTT juga memiliki kewenangan yang sama untuk memberikan saran bahkan teguran agar Bupati Ende untuk mempercepat dalam mengajukan wakil bupati ke DPRD untuk diproes lebih lanjut.

Kedudukan Wakil Kepala Daerah

Bahwa reformasi mengakhiri era Orde Baru yang panjang, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan pusat dan daerah pun mengalami reformasi total, dari desentralisasi yang setengah hati, menjadi desentralisasi sebenar-benarnya dengan pemberian otonomi yang luas kepada daerah. 

Pada perkembangan regulasi tentang pemerintahan daerah, di tahun 2014 kembali di adakan revisi terhadap undang-undang sebelumnya. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang mengahapus undang-undang sebelumnya. Di undang-undang ini menambahkan dan memperjelas tugas dari wakil kepala daerah, hal tersebut diatur dalam Pasal 66.

Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. Membantu kepala daerah dalam : 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;

Berbagai tugas wakil kepala daerah berkaitan dengan kata kerja : membantu, memantau, mengkoordinasikan, menindaklanjuti, melaksanakan, mengupayakan, mengevaluasi, memberikan saran memerlukan kewenangan untuk melaksanakannya.

Di tambah lagi dalam menjalankan pemerintahan, fungsi wakil hanya sebatas mewakili kegiatan tertentu saja ketika kepala daerah berhalangan hadir, tugas dari wakil kepala daerah tergantung dari tugas yang diberikan kepala daerah. Tanpa ada batas kewenangan yang jelas antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, berbagai tugas tersebutakan menjadi kabur dalam implementasi dan tanggungjawabnya.

Secara yuridis Wakil Kepala Daerah memiliki wewenang atribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meskipun dalam hal ini terbatas pada hal-hal tertentu.

Mekanisme Pengisian Wakil Kepala Daerah

Urgensi pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan landasan pemikiran teori tentang teori jabatan dan teori wakil sebagai pendukung pentingnya eksistensi jabatan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itulah hari ini menjadi penting masyarakat bersuara tentang urgensi jabatan Wakil Kepala Daerah termasuk bagaimana kedudukannya yang ideal dalam sistem desentralisasi.

Dasar hukum pengisian jabatan calon Wakil Bupati adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan lihat pasal 78 maka pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah Pasal 89.

Artinya, dalam pengisian jabatan Wakil Bupati, kita harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

Di dalam undang-undang ini di jelaskan Pasal 176, dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti, pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota, berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Di pasal ini (ayat 2) juga disebutkan, partai politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati atau Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Di sini sudah sangat jelas, yang berhak mengajukan calon adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memenangkan pemilihan kepala daerah tahun 2019 yang lalu. Artinya, dua orang calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik pengusung harus sama dan tidak bisa berbeda-beda.

Setelah didapat dua calon yang disetujui oleh seluruh Partai Politik pengusung, baru diajukan ke DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat pleno. Jadi tugas seorang Bupati di sini hanya menyampaikan dua nama calon Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik ke DPRD, bukan mengusulkan, jadi hanya menyampaikan apa yang sudah diusulkan Partai Politik.

Mekanisme pengisian wakil kepala daerah yang kosong tetap kembali kepada Peraturan Pemerintah Mekanisme Pengisian Wakil Kepala Daerah dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. dimana dalam PP ini dijelaskan bahwa Dari ketentuan pasal diatas dijelaskan bahwa apabila jabatan wakil kepala daerah tidak terisi alias kosong maka Kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Pemilihan wakil kepala daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. Dan setelah itu Hasil pemilihan wakil kepala daerah ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon wakil buapti dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon wakil bupati/wakil walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil kepala daerah.

Implikasi Tidak Adanya Wakil Bupati

Mengacu pada penjelasan tugas wakil kepala daerah di atas maka dalam meyelenggarakan pemerintahan daerah seorang wakil kepala daerah memiliki peran yang akan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga jabatan tersebut harus ada dan apabila terjadi kekosongan maka jabatan tersebut harus segera di isi.

Realitasnya hari ini terdapat kasus dimana jabatan wakil bupati tidak di isi dalam waktu yang cukup lama. Pengisian jabatan wakil kepala daerah seharusnya di isi karna akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu dampaknya ialah ketika kepala daerah berhalangan maka yang harus menggantikan posisi tersebut adalah wakilnya. Begitu pula dalam aspek lainnya akan sangat berdampak dari jalannya roda pemerintahan daerah. Pasal 65 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Artinya kepala daerah dalam hal ini jika berhalangan maka akan digantikan oleh wakilnya sehingga wakil kepala daerah harus secepatnya di isi dan tidak boleh dibiarkan begitu saja kosong dalam waktu yang lama.

Adapun dampak secara langsung bagi masyarakat akibat ketiadaan seorang wakil kepala daerah dapat dilihat dari beratnya beban kerja kepala daerah dalam mengurus pemerintahan daerah yang memiliki banyak permasalahan dimana hal tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan seorang wakil.

Adapun dampak lainnya ialah tidak ada lagi yang akan membantu kepala daerah hal : memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, jika berbagai hal tersebut diatas tidak ada yang bisa menjalankannya maka otomotis pembangunan didaerah akan ikut terhambat, pekerjaan pemerintah daerah akan semakin lama, dan dampak akhirnya pelayanan ke masyarakat juga akan ikut terganggu.

Ada 3 hal yang bisa menjadi rujukan mengapa wakil kepala daerah dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Pertama, Beratnya beban kepala daerah bukan saja karena harus berhadapan dengan DPRD yang sangat rewel dan banyak kepentingan, tetapi juga karena meningkatnya keberanian masyarakat untuk melakukan kritik dan menuntut hak-haknya kepada Pemerintah Daerah dan kondisi ekonomi sosial masyarakat yang masih rendah. Ditengah keterbatasan kemampuan Pemerintahan Daerah, kepala daerah harus dapat tampil di garda terdepan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, disamping harus tetap menjaga keserasian hubungan dengan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lainnya, sekaligus menumbuh kembangkan kehidupan yang demokratis.

Kedua, Adanya jabatan Wakil kepala daerah membuka peluang adanya proses kaderisasi bagi calon kepala daerah di masa mendatang. Selama ini kaderisasi pimpinan daerah relatif terbatas, karena kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih tanpa latar belakang pengalaman di bidang pemerintahan yang relatif memadai, padahal posisi kepala daerah sangat strategis dalam menentukan kemajuan daerah, yang akan memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. secara tidak langsung adalaj kehadiran seorang wakil kepala daerah.

Ketiga, Persoalan topografi dan jumlah penduduk tentu menjadi tantangan di kabupeten Ende ini. Agar pelayanan publik tetap maksimal, maka daerah-daerah yang memiliki topografi unik dan menantang serta jumlah penduduk yang banyak perlu untuk meningkatkan pula kinerja pemerintahan. Problematika yang timbul dari topografi jumlah penduduk di Kabupaten Ende tidak dapat di selesaikan oleh seorang Bupati saja, melainkan dengan bantuan dari Wakil Bupati.

Kebijakan Partai Pengusung

Dari uraian diatas maka seharusnya partai politik yang tergabung dalam koalisi M-J menentukan kebijakan sebagai berikut : Pertama, Menjadikan komitmen dan kesadaran bersama bahwa pasangan Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu paket pasangan dalam pencalonan sebagai amanat perundang-undangan khususnya UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu posisi Wakil Bupati dipandang sangat penting yang diposisikan sebagai pembantu bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ende khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu persoalan-persoalan politik khususnya bagi partai koalisi pengusung jangan sampai mengalahkan kepentingan masyarakat yang sangat berharap agar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ende dapat berjalan secara maksimal utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Persoalan pelik politik internal Partai Golkar dua nama dan Partai Nasdem satu nama yang menjadi akar persoalan dalam tiga nama calon sehingga menjadi lambatnya dilakukan pengisian jabatan Wakil Bupati Kabupaten Ende agar tidak mengembangkan keutamaan kepentingan partai atau kepentingan parpol pengusung tetapi bagaimana agar memperhatikan kepentingan masyarakat. 

Kenyataan tersebut merupakan persoalan politik yang hanya memperhatikan kepentingan partai pengusung  yang sedang memiliki kewenangan. Karena itu sudah seharusnya para pimpinan partai atau para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ende berfikir dan bersikap sebagai negarawan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat atau kepentingan pemerintahan daerah Kabupaten Ende. Karena itu Partai Golkar dan Partai Nasdem dan atau Partai Koalisi harus mengambil kebijakan terhadap pengisian jabatan Wakil Bupati Kabupaten Ende. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan baik dari aspek legalitas regulasi yang mengamanatkan bahwa pencalonan sebagai bupati dan wakil bupati adalah satu paket, dan juga karena tuntutan masyarakat.

Ketiga, dengan di latari urgensi pengsian wakil bupati, setiap individu dalam parpol pengusung atau kelompok dalam koalisi untuk tidak mencoba melakukan manuver politik dengan cara berpikir dan bertindak menghambat atau menghalangi proses yang sedang di jalani sebab barang siapa menghalangi atau menghambat proses akan berdampak hukum sebagai akibat perbuatanya baik yang di lakukan perorangan maupun kelompok.

Kita Berharap dengan durasi yang lama dalam rapat koalisi Partai Pengusung melalui dinamika yang di pertontonkan dalam aksi akrobatik politik layang-ringan ala bumi lahirnya Pancasila dasar negara. Maka dalam suasana kebangkitan ini, untuk kembali duduk bersama dalam napas kekeluargaan dengan  merefleksikan dalam keheningan bathiniah, kemurnian yang baru dalam satu kesamaan persepsi untuk duduk kembali bersama-sama secara utuh ke-7 parpol Pengusung M-J  berlandaskan musyawarh untuk mufakat tanpa adanya paksaaan ataupun tekanan. Meninggalkan ego dan ketersinggungan masing-masing Parpol yang di lalui dalam dinamika berproses dengan satu tujuan seperti harapan dan kerinduan ribuan jiwa masyarakat Kabupeten Ende yang sementara menyoroti kerja-kerja politk partai pengusung, sehingga adanya keterisian dari kekosongan wakil bupati demi terwujudnya kesejahteraan dan karakteristik masyarakat dengan membangun dari desa menata kota.

Bagi masyarakat dinamaika dalam berproses adalah kewenangan Partai Pengusung untuk mengekerucut dua nama, masyarakat menyaksikan dengan asap putih doa, dengan kemurnian jiiwa dalam satu harapan dan tujuan adanya pengsian wakil bupati untuk membantu kerja-kerja pemerintahan bapak Bupati. Dan siapapun yang di pilih itu adalah pilhan rakyat kabupeten Ende melalui ke-30 orang anggota DPRD Ende.

Tinggalkan Balasan