DiponCyberEnde, Dalam rangka sukseskan pemulihan ekonomi nasional, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM), bekerja sama dengan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pajak, menyelenggarakan kegiatan pengalihan dana bergulir dan, sosialisasi mekanisme pemberian pinjaman dana bergulir bagi koperasi. Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lydia Kurniawati), Direktur Keuangan LPDB KUMKM (Ahmad Nizar), Kepala KPPN Ende (Mat Hari), Kepala KPP Pratama Ende (Nurdin Edwin), serta Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Ende, Sikka dan Nagekeo, Perbankan serta Koperasi lingkup Kabupaten Ende. Kegiatan ini berlangsung di Aula KPP Pratama Ende. Rabu, 21/04/2021

Dana bergulir program Kementerian Koperasi dan UKM sepanjang 2000 hingga 2007, dialihkan ke rekening Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM untuk disalurkan kembali sebagai modal dana bergulir bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Prosesnya adalah, dengan mengalihkan dana bergulir yang masih terdapat di rekening penampungan pokok atas nama koperasi, yang ada di perbankan ke rekening LPDB KUMKM. Proses ini membutuhkan peran dari Dinas-Dinas di daerah.

Peran LPDB dalam menyalurkan dana bergulir, adalah sangat penting bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam kondisi pandemi Covid-19, APBN terus memberikan dukungan bagi program pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah, dukungan pada UMKM dan Koperasi, ditujukan untuk jump start aktivitas ekonomi, dan menjaga keberlangsungan sektor strategis. Program PEN dukungan UMKM dan Koperasi yang reguler diantaranya Program KUR, Program UMI dan Dana Bergulir UMKM.

Bila LPDB membantu UMKM dengan memberikan dana bergulir melalui Koperasi-Koperasi. Sedangkan Ditjen Perbendaharaan  berperan dalam Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi ini, hadir untuk menjadi pelengkap bagi skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan dana dibawah Rp. 10 juta.

Program bantuan terhadap pengembangan UMKM ini memiliki peran strategis untuk menjadi buffer zone, dalam menggerakkan ekonomi dari bawah terutama di masa pandemi. Hal ini karena UMKM merupakan pemain utama dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018 jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah, sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.

Program PEN berupaya menggerakkan UMKM dengan berbagai kebijakan dan program. Seluruh kebijakan dan program ini akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat sinergitas antar otoritas antara lain, pemerintah daerah yang memahami  kondisi dan kebutuhan daerahnya serta mempunyai akses langsung dengan masyarakat pelaku UMKM. (AS).

Tinggalkan Balasan