DiponCyberEnde, Ketua Satgas Anti Korupsi Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kasimirus Bara Bheri, meminta jaksa agar tidak menonton tekait dengan dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak Dinas P dan K, terhadap sejumlah sekolah di Kabupaten Ende. Rabu, 28/04/2021.

Kasimirus menjelaskan, adanya pengakuan dari pihak Dinas P dan K yang dibuktikan dengan kwitansi, merupakan petunjuk tegas dalam mengusut dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak dinas untuk kegiatan Bimtek.

Ia melanjutkan, Dugaan pungutan liar yang terjadi di dinas, P dan K diduga kuat telah melangga permendikbud nomor 6 tahun 2001 tentang, Petunjuk Teknis Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler), dinyatakan bahwa Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri atas: SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB; dan SMK. Sekolah sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan.

Persyaratan yang dimaksud, mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus, memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik, memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir, dan tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama. Sementara, Sekolah yang dikecualikan dari persyaratan harus diusulkan oleh kepala Dinas kepada Menteri.

Kasimirus menambahkan, penggunaan dana BOS mestinya berdampak terhadap siswa, artinya orientasi dana BOS diperuntukan bagi siswa. Ia katakan, dalam situasi pandemi Covid-19, penggunaan dana bos mestinya dipadatkan untuk urusan menyangkut, bagaimana meningkatkan kualitas siswa yang selama ini tidak pernah dilaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka.

“Nah, oleh karena itu tidak ada pilihan lain, kecuali Jaksa tidak boleh mendiamkan kasus ini”, tegasnya.

Terkait Pungutan liar (pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi tersebut sesungguhnya masuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf (e) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 yang berbunyi.

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). e. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Ketua Satgas Anti Korupsi Partai Golkar Propinsi NTT menyatakan, Jaksa tidak boleh mendiamkan kasus ini, dan tidak dibenarkan hanya menonton dengan kewenangan yang dimiliki. Semestinya, Jaksa sudah melakukan proses hukum seperti, penyelidikan lalu ditingkatkan kepenyidikan, dan pengumuman tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Ia juga menyampaikan, pesan penting yang mau disampaikan sebenarnya, Jaksa mau menafsirkan, bahwa pihak Dinas P dan K, sungguh menantang atau membuka ruang, kepada pihak Jaksa untuk segera masuk karena persoalan ini sudah dipublikasi oleh pihak media dan menghebohkan. Jika Jaksa tidak segera memproses hukum kasus ini, maka Jaksa membiarkan publik terus menerus interpretasi bahwa, kasus ini didiamkan begitu saja dan Jaksa tidak punya kekuatan apa apa.

“Nah, tentang apa tindakan tindakan yang terjadi, yang menuju kearah bagaiamana dugaan pungutan liar ini terjadi, mestinya juga akan terjawab ke publik jika jaksa komitmen bahwa pemberantasan korupsi mesti menjadi hal yang utama dilakukan”, tandasnya

Karena korupsi ini merupakan suatu kejahatan yang luar biasa, kita tidak bisa membiarkan kasus ini berlarut, bisa saja terjadi ada skenario untuk menghilangkan barang bukti.

Ketua Satgas Anti Korupsi Partai Golkar Propinsi NTT berharap, Terkait dana bos, kita sangat mengharapkan bahwa, siapapun yang terlibat, mohon kiranya diproses hukum dan, kita pun menduga, publik hari ini, pasti juga bertanya tanya jangan sampai ada orang kuat dibalik dugan pungutan liar.

“Jaksa tidak hanya nonton saja, lebih dari itu segera mengambil langkah langkah hukum, agar kasus ini menjadi terang benderang”, tuturnya. (AS)

2 Responses

  1. roman

    dimanakah kasus uang hilang kemarin?
    bagaiman proses hukumnya?
    sudah sejauh manakah penanganan kasus tersebut. kok, muncul baru lagi, kayaknya ada yang kebal hukum terkait dengan tindakan korupsi.

    Balas
  2. aros

    jangan sampai seperti kasus uang hilang, akhirnya lenyap terus…

    Balas

Tinggalkan Balasan