Oleh: Hendrikus Florian Sola Suri, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Kupang

Tanggal 1 Mei, dipilih karena pada 1884 Federation of Organized Trades and Labor Unions, yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872, menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886.

Dinamika kehidupan sosial makin tahun, makin berkembang tanpa memberi kita nafas untuk sejenak istirahat. Demikian pula dinamika perjalanan kaum buruh dalam pekerjaannya mulai dari regulasi yang semakin memperkosa hak-haknya, sampai dengan pendemi yang coba merengsek masuk mengikis hak-haknya parah buruh.

GERMAS cabang kupang menilai pemerintah gagal dalam memberikan peran dalam mengatur, dan mengelola regulasi yang sebenarnya untuk keadilan sosial. Pemerintah justru dalam regulasi yang diberikan, seolah-olah berbagi ranjang dengan pemegang modal dalam karya kusam yang melukai hati para buruh yakni “UU Cipta Kerja”.

Apalagi dalam klaster ketenagakerjaan terdapat beberapa poin yang berpotensi, akan merugikan dan menyengsarakan buruh seperti dihapusnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), proses pengupahan yang berketimpangan yang tidak mengakomodir kepentingan buruh, penambahan jam kerja, proses pengupahan yang tidak lagi memakai standart UMR, dan kemudahan yang diberikan kepada perusahaan untuk
melakukan Putus Hubungan Kerja (PHK).

Pemerintah diharapkan untuk lekas berbenah, dan mulai evaluasi soal pemberlakuan UU tersebut, dan berhenti bermain pencitraan pro rakyat, padahal menghisapnya berulangkali.
Menurut Rino, hal ini jangan dianggap sepele oleh pemerintah ataupun pemegang kekuasaan ketika ketidakadilan dibiarkan dan tanpa ada penanganan yang serius, maka bersiaplah menerima segala resikonya.

Tinggalkan Balasan