Terkait dengan kegiatan Bimtek, sesuai dengan regulasi atau tidak, jika tidak sesuai artinya ada yang salah. Kamis, 29/04/2021.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Agustinus G. Ngasu mengatakan, pengelola dana Bos musti mengacu kepada permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang pentunjuk tekhnis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Pasal 12, peruntukan penggunaan dana bos untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan meliputi penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan  kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran pelaksanaan kegiatan administrasi sekolah, pengembangan kompetensi guru tingkat tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multi media pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan dan atau pembayaran honor.

Pada pasal 21, tim bos sekolah dilarang melakukan transfer dana bos reguler kerekening pribadi, atau lainnya, untuk kepentingan selain penggunaan dana bos reguler sesuai pasal 12 ayat 1. Kedua, dilarang membungakan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, dilarang meminjamkan kepada pihak lain. Keempat, dilarang membeli perangkat lunak untuk laporan keuangan dana Bos reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Kelima, dilarang menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam penjaringan. Keenam, dilarang membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah.

“Itu untuk penggunaan dananya”, ungkapnya

Ia mempertanyakan, diklat bimtek apakah menjadi prioritas sekolah atau tidak? kalau jadi prioritas sekolah maka, yang menentukan prioritas sekolah itu, adalah tim BOS sekolah.

“Nah, tim BOS sekolah itu terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Anggota”, jelasnya

Lanjutnya, anggota tim BOS sekolah terdiri dari unsur guru, unsur komite sekolah, dan unsur orang tua atau wali peserta didik.  Mereka ini yang menentukan prioritas sekolahnya. Terkait dengan kegiatan Bimtek, ia juga katakan sesuai dengan regulasi atau tidak, jika tidak sesuai artinya ada yang salah.

Tambahnya, harusnya ada group tim pengelola dana BOS kalau di kabupaten atau kota yang terdiri dari, tim pengarah berarti Bupati, tim penanggung jawab berarti Sekda dan anggotanya Kepala Dinas P dan K atau yang mengurus tentang pendidikan, kemudian dinas yang mengelola tentang anggaran, dan tim pelaksana Ketuanya Sekretaris Dinas anggotanya bidang bidang serta orang yang mengurus tentang SD dan SMP. Setelahnya, diterbitkan Surat Keputusan (SK) untuk masing masing tim.

Permendikbud nomor 6 tahun 2001, telah dikeluarkan, ditandangani tanggal 15 Februari, diundangkan tanggal 16 artinya, berlaku sejak tanggal diundangkan.

“Kemudian, dalam aturan disebutkan aturan sebelum sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, itu ada dipasal 30 disebutkan bahwa, permendikbud nomor 8 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari permendikbud nomor 19 tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku, sejak dikeluarkan peraturan yang baru ini”, tandas Gusti.

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Ende Mensi Tiwe, saat dikonfirmasi tidak mau memnerikan komentar terkait dengan pengelolaan dana BOS tahun 2021.

Photo: Mensi Tiwe (Kepala Dinas P dan K Kabupaten Ende)

Ia justru merasa tidak nyaman untuk ditemui awak media untuk dimintai keterangannya.

“Kamu datang datang langsung shoting saya, kamu juga harus mengerti dengan psikologi saya kah”, tuturnya. (AS)

Tinggalkan Balasan