DiponCyber Ende, Dugaan Pungutan Liar (pungli) Kasus Tindak Pidana korupsi Dana Bos tahun 2021 pada Dinsa P dan K Kabupaten Ende, mulai diperiksa pihak Kejaksaan Negeri Ende. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Ende.

Hari ini Kabid SD, Kabid SMP, Sekretaris Dinas, Bendahara dan salah satu Kepala Sekolah yang diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Ende. Senin, 03/05/2021.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ende Bangga Prahara mengatakan, terkait dengan dugaan pungutan liar tindak pidana korupsi dana Bos tahun 2021, hari ini mulai diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Ende.

Beberapa dari Dinas P dan K yang dipanggil untuk diperiksa oleh Kejaksaan terkait dengan dugaan tindakan korupsi dana Bos tahun 2021.

“Yang dipanggil dari dinas hari ini untuk diperiksa, ada Kabid SD, Sekretaris Dinas, Kabid SMP, Bendahara, dengan ada salah satu Kepala Sekolah”, ungkapnya

Sementara Kepala Dinas dan salah satu pegawai pada Dinas P dan K, belum dipanggil untuk diperiksa karena nanti akan diagendakan pemanggilan pada agenda berikutnya.

Ketua Satgas Anti Korupsi Partai Golkar Propinsi NTT, yang juga Mantan Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat Kasimirus Bara Bheri, SH (Cessar) menyampaikan proficiat kepada Kejaksaan Negeri Ende, telah pro aktif menjalankan tugas dan menjawab harapan publik untuk memproses hukum dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar (pungli) dana Bos tahun 2021 pada Dinas P dan K Ende.

Kehadiran Kejaksaan Negeri Ende dalam penanganan kasus ini, memberikan kesan bahwa masyarakat Kabupaten Ende sungguh menaruh kepercayaan akan tuntasnya proses hukum kasus tersebut.

Ia mengacungi jempol kepada pihak Kejaksaan atas langkah hukum yang diambil karena telah ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, terlebih masyarakat Kabupaten Ende.

Sehingga urusan pendidikan adalah urusan investasi masa depan, majunya masyarakat maka penuntasan kasus ini harus menjadi prioritas utama.

“Walau terkesan agak lamban, tetapi tindakan atau langkah hukum yang dilakukan sudah tepat”, pukas Cessar.

Lanjutnya, dalam penanganan kasus ini, Kejaksaan perlu menyampaikan kepada publik akan langkah langkah apa saja yang diambil.

Ia meminta, Kejaksaan segera menyita alat bukti berupa uang yang menurut informasi publik, dan pengakuan salah satu pegawai Dinas P dan K bahwa uangnya sudah dikembalikan.

Dirinya berharap, kedepan agar kasus tersebut dapat dituntaskan sehingga, dunia pendidikan Kabupaten Ende tidak tercoreng oleh persoalan persoalan dugaan tindak pidana korupsi.

Sebagai Ketua Satgas Anti Korupsi Partai Golkar, ia terus melakukan komunikasi dengan jaringan partai golkar tingkat propinsi dan tingkat pusat, terlebih di Komisi Hukum dan Ham DPR RI, terkait dengan dugaan korupsi pungutan liar dana Bos pada Dinas P dan K Ende tahun 2021.

“Kita meminta agar kasus tersebut mendapat perhatian serius, sehingga masyarakat diberikan keyakinan secara publik, bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bos tahun 2021 di Dinas P dan K Ende diurus secara tuntas”, tegasnya. (AS)

2 Responses

  1. Caecilia Nia

    Kami yang honor ni bisa apa???
    Alasan sebelumnya, krn belum ada rekomendasi dari bupati, ternyata uangnya ditilep sedemikian rupa. Juknis BOS dari pusat diabaikan, yg digunakan juknis BOS daerah, sehingga mudah dikembangbiakkan. Masih kurang kah gaji bulanan sehingga harus mengambil hak orang lain? Semoga kalian semua di pecat dan membusuk selamanya dalam penjara.

    Balas
    • dinda

      Keserakahan pejabat Kabupaten Ende, sudah kelewatan batas. mereka yang melakukan tindakan korupsi tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas. Harus secepatnya diusut, karena ulah mereka para guru honoree menderita dalam balutan profesi

      Balas

Tinggalkan Balasan