DiponCyber Ende, Aksi damai Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende, meminta pemerintah daerah kabupaten Ende, transparansi pengelolaan dana covid – 19, kepada masyarakat kabupaten Ende.

Titik star aksi tersebut dari Marga PMKRI Cabang Ende, Jln. Wirajaya, Kelurahan Paupire, menuju jalan Nuamuri, Jln. Pahlawan, Jln. Kartini, Jln. Sukarno, Jln. Jos Soedarso, Jln. Sudirman, Jln. Kelimutu, Simpang Lima-Ende, Jln. Eltari, Kantor Bupati Ende, Kantor DPRD Kabupaten Ende. Rabu, 16/06/2021

Masa aksi PMKRI Ende, dalam aksi damai itu juga memegang kertas karton dan baliho bekas bertuliskan, dimanakah dana Covid-19 senilai 70 miliar? PEMDA Ende harus transparan, Mendesak BPK segera mengaudit dana Covid-19, dimana fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ende terkait dana Covid-19, Publik butuh keterbukaan.

Selain itu, PMKRI Ende melalui pernyataan sikapnya menyatakan, mendesak Pemda Kabupaten Ende untuk secara terbuka menyampaikan ke publik terkait penggunaan dana penanganan Covid-19 senilai 70 Miliar, PMKRI mendesak badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit dana Covid-19 senilai 70 Miliar, PMKRI mendesak DPRD Kabupaten Ende untuk menjalankan fungsi pengawasan secara cepat dan tepat

Pada saat masa aksi mau melakukan audiens dengan Anggota DPRD Ende, namun audiens bersama anggota DPRD tidak terjadi masa aksi PMKRI ini langsung melakukan penyegelan ruang paripurna dengan memajang kertas karton putih bertuliskan, ‘terima kos kossan hubungi PMKRI dan Rumah ini dikontrakan’. Aksi tersebut, merupakan tindakan ketidakpuasan masa PMKRI Ende yang tidak jadi ketemu dengan Anggota DPRD Ende.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende Oktavianus Erikson Rome mengatakan, menyayangkab anggota DPRD Ende yang telah mempersilahkan pihaknya masuk ke ruang sidang gabungan komisi namun anggota DPRD tidak ada yang mau beraudiens.

Ia juga mempertanyakan alasan apa pintu gerbang kantor Bupati ditutup, sementara pihaknya melakukan aksi damai dan beraudiens dengan Bupati terkait meminta pertanggungjaawaban Bupati kepada publik kabupaten Ende dalam pengelolaan dana covid – 19.

“Kami pertanyakan, alasan apa pintu gerbang kantor Bupati ditutup, tidak mengizinkan kami masuk kedalam”, tandasnya.

Aksi yang dilakukan didepan Kantor Bupati Ende, terjadi saling dorong dengan satuan Polisi pamong Praja, karena masa aksi PMKRI Ende memaksa masuk kedalam halaman Kantor Bupati, aksi tersebut akhirnya dilanjutkan dengan orasi dan masa aksi kembali marga PMKRI Ende. (AS)

Tinggalkan Balasan