DiponCyber Ende, Aksi demonstrasi PMKRI di Gedung DPRD Kabupaten Ende, berakhir dengan penyegelan ruang rapat paripurna kantor DPRD oleh PMKRI Ende, kini ditanggapi Bupati Ende. Rabu, 16/06/2021.

Penyegelan ruang rapat paripurna DPRD Ende terjadi karena masa aksi PMKRI ketika memasuki Gedung DPRD Ende, Anggota DPRD Ende tidak ada satupun yang menemui mereka, sehingga timbul rasa kekecewaan pada masa aksi yang berujung ruang rapat paripurna DPRD disegel.

Bupati Ende H. Djafar H. Achmad pada saat sidak di DPRD Ende, ketika dimintai tanggapan mengatakan, pemerintah daerah menerima segala masukan dari masyarakat serta tidak bersikap anti kritik. Pihaknya merasa senang karena kontrol publik terhadap kinerja penyelenggara negara di Kabupaten Ende tetap ada.

Ia meminta, aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat, harus mengikuti mekanisme yang baik dan tidak perlu brutal dan bertindak anarkis dalam melakukan aksi demonstrasi.

“Pemerintah pada dasarnya senang dan tidak anti kritik untuk menerima segala masukan dari masyarakat dan tentunya harus melalaui mekanisme yang baik tedahulu, dan dikomunikasikan secara baik” ujarnya.

Bupati Ende menyayangkan aksi penyegelan ruang rapat paripurna DPRD Ende yang merupakan lembaga resmi, dan seharusnya tidak perlu terjadi. Ia juga pastikan akan mengerahkan penjagaan oleh sejumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) untuk keamanan lembaga resmi DPRD Ende.

“Seharusnya ada Sat Pol PP yang melakukan penjagaan dan saya sangat menyayangkan itu, tapi kita tidak menyalahkan siapa- siapa. Kenapa tidak melakukan penjagaan supaya ada prosedur yang jelas. Karenanya hari ini saya ke sini untuk memastikan ke depannya harus ada penjagaan”, tandasnya.

Menanggapi tuntutan PMKRI pada saat demonstrasi terkait transparansi penggunaan dana covid – 19, dirinya tidak berkeberatan untuk menyampaikan hal itu jika dikomunikasikan dengan baik, asalkan dilengkapi dengan data sehingga kita bicara berbasis data.

Jika terjadi temuan yang merugikan negara, dirinya menyarankan untuk PMKRI melaporkan kepihak yang berwajib. Ia mengapresiasi kepada PMKRI yang meminta untuk terbuka kepada publik terkait penggunaan dana covid – 19. Dirinya berencana akan mengagendakan untuk bisa audiens dengan PMKRI.

“Tidak ada masalah, bila perlu Saya sarankan mereka laporkan ke pihak berwajib yang didukung dengan data. Dan Saya tetap apresiasi mereka untuk keterbukaan publik tentunya melalui DPRD. Saya juga akan mengundang mereka untuk audiens”, tuturnya (AS)

Tinggalkan Balasan