DiponCyberLabuan Bajo, Sebanyak empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Manggarai Barat telah tuntas dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Tim Perancang Kanwil Kemenkumham NTT. Hal ini ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Marselinus Jeramun dan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Manggarai Barat, Ismail Surdi yang bertempat di di Ruang Multi Fungsi Kanwil NTT, Rabu (16/06/2021).

Keempat ranperda diantaranya, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual yang merupakan Ranperda Inisiatif DPRD, Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan Ranperda Inisiatif Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Kakanwil dalam sambutannya, mengapresiasi kerjasama dan support Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang telah melibatkan perancang dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah demi menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.

Saya percaya bahwa pihak pemerintah, DPRD dan perancang telah bekerja keras dalam setiap tahapan pembentukan Ranperda ini mulai dari proses assesment, penyusunan bersama hingga tahap finalisasi yang dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga telah selaras dengan marwah dan perintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” tutur Marciana.

Ia juga menyampaikan ungkapan terimakasih kepada DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang telah menginisiasi Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual, hal ini senada dengan komitmen Kanwil Kemenkumham NTT untuk melakukan percepatan pelindungan Kekayaan Intelektual diberbagai daerah Nusa Tenggara Timur melalui pembentukan Perda Penyelenggaran Pelindungan KI yang harmonis.

Maka Berdasarkan hasil Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan telah harmonis dari aspek prosedural, aspek substansi dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya,” tutur Marciana

Turut Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan F. Muhlizi, Perancang Ahli Madya/Koordinator Perancang, Yunus P. S. Bureni, Kabag Hukum Manggarai Barat dan Kasubag Perundangan Manggarai Barat, Teo serta para perancang perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham NTT. (AS)

Tinggalkan Balasan