Oleh: Maximus Mari Aktivis Politik Kabupaten Ende.

Bahwa Status wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi diberbagai belahan penjuru dunia. Indonesia telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Implikasi langsung dari pandemi ini adalah berupa memburuknya pengelolaan keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Terganggunya aktivitas ekonomi, berimplikasi pula perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik dari sisi Pendapatan Negara, Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan.

Dengan adanya hal tersebut, maka Pemerintah dan lembaga terkait mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net) dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Dimana, diperlukan pula perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

Bahwa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk dalam kondisi kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 bahwa wabah pandemi tersebut telah memenuhi parameter yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Maka dari itu, guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sejumlah hal diatur dalam Perppu 1/2020 antara lain, pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, perpajakan, program pemulihan ekonomi nasional, kebijakan keuangan negara, dan lainnya. Di mana terdapat hal menarik yang diatur dalam Perppu, khususnya pada Pasal 27 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur bahwa biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian keuangan negara.

Selain itu terdapat pula peraturan perundang-undangan lainnya yang sejalan dengan ketentuan, seperti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta peraturan perundang-undang terkait lainnya.

Sanksi Pidana atas Penyalahgunaan

Namun polemik penggunaan dana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinilai berpotensi dapat disalahgunakan. Penyalahgunaan alokasi dana untuk penanggulangan COVID-19, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pejabat pemerintahan yang diberi amanat mengelola alokasi dana untuk penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menyalahgunakan kewenangannya, dapat diancam sanksi pidana. Dimana pelakunya dapat diancam dengan pidana mati. Hal ini berlaku bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor ditegaskan kembali bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Hasil monitoring yang dilakukan oleh BPKP menunjukkan bahwa realisasi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan. Bahwa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan baik kesehatan, sosial maupun perekonomian. Dalam rangka percepatan penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan, termasuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan sumber dana APBN sebesar Rp 695,20 T. Pemerintah daerah juga telah merealokasikan anggaran penanganan COVID-19 kurang lebih sebesar Rp 78,2 T. Selain itu, desa telah mengalokasikan dana desa untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 28,46 T. Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggunakan anggaran tersebut untuk penanganan COVID-19, dengan fokus penanganan pada Bidang Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional..

Bahwa BPKP telah mengidentifikasi beberapa resiko utama dalam penanganan COVID 19 bidang kesehatan antara lain penetapan harga barang belum didukung dokumen penilaian kewajaran harga, Alat keselamatan, Kesehatan tidak memenuhi spesifikasi atau standar yang dipersyaratkan, dan Insentif tenaga kesehatan diberikan kepada yang tidak berhak. Resiko utama dalam bidang jaminan sosial antara lain data keluarga penerima manfaat bantuan sosial beriringan dengan bantuan sosial dana lain, penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran/waktu/jumlah, dan pertanggungjawaban bantuan sosial tidak sesuai dengan realisasi penyalurannya. Kemudian risiko utama dalam bidang pemulihan ekonomi di daerah antara lain kebijakan pemulihan ekonomi daerah belum sinkron dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional, pemberian stimulus atau bantuan modal bagi UMKM tidak tepat sasaran, dan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari Cadangan DAK Fisik tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.

Realisasi penggunaan dana penanganan COVID-19 Kabupaten Ende

Realisasi penggunaan alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Ende yang didapat dari fokus ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 disediakan untuk penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Ende sebesar Rp. 54.194.866.957 dan terealisasi sebesar 41.901.880.118 atau 81,49%

Secara garis besar, alokasi dana tersebut digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, jejaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Realisasi penyediaan sarana prasarana kesehatan sebesar Rp. 33.031.039.350 (92,62%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 35.663.678.241, Selanjutnya untuk jejaring pengaman sosial terealisasi sebesar Rp 8.376.674.504 (46,56%), dari alokasi anggaran sebesar Rp. 17.989.450.716, dan untuk penanganan dampak ekonomi terealisasi sebesar Rp 494.166.264 (91,25%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 541.538.000

Sementara itu, untuk alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2020 dianggarkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Karena untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2021 sudah direncanakan, sehingga tidak ada lagi fokus ulang anggaran.

Seperti kegiatan jejaring pengaman sosial telah dianggarkan di Dinas Sosial, untuk penanganan dampak ekonomi dialokasikan oleh Bappeda dan yang berkaitan dengan penanganan kesehatan dialokasikan oleh Dinas Kesehatan. “Untuk diketahui, kebijakan dari Pemerintah Pusat penggunaan dana penanganan COVID-19 dari fokus ulang anggaran tidak dikenakan pajak”.

Sebagaimana rincian penggunaan anggaran COVID-19 diatas mengundang pertanyaan publik, seperti aksi yang dilakukan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende, dalam aksinya walaupun belum memiliki data yang akurat, menyatakan “Kuat dugaan penggunaan dana tersebut terindikasi korupsi. PMKRI juga meminta lembaga audit dan aparat penegak hukum mengusut penggunaan dana covid 19 tahun 2020”. (Kelimutu Pos, Rabu 16 Juni 2021)

Terkait Akuntabiltas dan tranparansi penggunaan dana covid 19, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dana penanganan Covid-19 direalisasikan secara cepat, tepat dan akuntabel, agar setiap kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat. “Dan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, aspek pencegahan harus dikedepankan, dan memperkuat tata pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel,” ujar Presiden.

Maka disini masyarakat berhak tahu dan terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran covid 19 di daerah masing-masing, jika Pemerintah daerah belum terkonsolidasi dengan baik dan mempublikasikannya, maka terindikasi Pemerintah daerah melanggar Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Mengkonsolidasi Anggaran Penanganan Covid 19 dan membuat Akun Khusus Anggaran Covid 19. Bahwa DPRD Kabupaten Ende dalam hasil kerja Pansus sudah melakukan fungsi kontrolnya dalam mengaudit dan menginvestigasi langsung terkait penggunaan dana ini dan memberikan rekomendasi dengan catatan terkait efektifitas dan ketepatan sasaran dalam penggunaan guna diperbaiki di tahun 2021, cuman publikasi terkait hal ini masih menjadi rahasia gedung rakyat tersebut belum terlihat transparan.

Menyikapi hal ini maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penanganan covid 19. Pertama, percepatan konsolidasi anggaran dan menandai anggaran khusus covid 19, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Hal ini untuk memudahkan koordinasi antar instansi pemerintah termasuk gugus tugas yang di bentuk. Kedua, membuat akun khusus anggaran covid 19 dan mempublikasikan secara berkala kepada publik. Ini penting agar mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara dalam penanganan Pandemi.

Ketiga, memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan evaluasi kinerja penanganan anggaran pendemi. Adanya hotline call Centre yang terhubung dengan pusat pengaduan pemerintah, sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan dan dari pengaduan dapat segera ditindaklanjuti. Keempat, memperkuat peran pengawasan aparat pengawasan, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan menjalankan empat langkah strategis tersebut, di harapkan anggaran yang digunakan untuk penanganan covid benar-benar di rasakan oleh masyarakat yang terkena dampak penyebaran covid 19.

Tinggalkan Balasan